JawaPos Radar | Iklan Jitu

Kasus Suap Proyek Meikarta, KPK Panggil Wakil Bupati Bekasi

21 November 2018, 12:12:33 WIB | Editor: Kuswandi
Meikarta
MEIKARTA: Salah satu lokasi apartemen Meikarta yang dibangun di kawasan Bekasi, Jabar (Imam Husein/Jawa Pos)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap Wakil Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja terkait kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta. Dia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Billy Sindoro.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka BS (Billy Sindoro)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Rabu (21/11).

Selain itu, KPK juga memanggil saksi lainnya. Mereka antara lain Kabid Pengendalian DPMPTSP Jawa Barat, Diding Abdullah, Pelaksana Seksi Pencegahan, Andi Dwi Prasetyo dan Mantan Kasie Pengelolaan PSDA Dinas PUPR Urip Karisabanu.

"Ketiga saksi lainnya juga diperiksa untuk tersangka yang sama," tambahnya. Kendati demikian, dia belum merinci informasi apa yang akan digali terhadap semua saksi.

Sekadar informasi, Febri menjelaskan dalam kasus ini ada lima hal yang sedang difokuskan dan didalami oleh penyidik. Salah satu halnya yakni perihal alur dan proses perizinan Meikarta dari perspeksif aturan dan prosedur di Pemkab Bekasi.

"Proses rekomendasi tahap satu dari Pemprov Jawa Barat pada Pemkab Bekasi terkait proses perizinan Meikarta, Alur dan proses internal di Lippo terkait dengan perizinan Meikarta, Sumber dana dugaan suap terhadap Bupati Bekasi dkk dan mendalami apakah ada atau tidak ada perbuatan korporasi," pungkas Febri.

Diketahui, dalam kasus ini KPK telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus itu antara lain Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS) dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin.

Diduga, pemberian terkait dengan izin-izin yang sedang diurus oleh pemilik proyek seluas total 774 hektare yang dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu fase pertama 84,6 hektare, fase kedua 252,6 hektare, dan fase ketiga 101,5 hektare.  KPK menduga realisasi pemberiaan sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa kepala dinas.

IPP

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up