alexametrics

Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim Klaim Tidak Terima Panggilan dari KPK

21 Juli 2019, 10:20:36 WIB

JawaPos.com – Sjamsul Nursalim dan Ijtih Nursalim, pasangan suami istri yang menjadi tersangka kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) selalu mangkir dari panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak kuasa hukumnya mengklaim bahwa kliennya tidak pernah menerima surat panggilan dari lembaga antirasuah tersebut.

“Sesuai informasi dari keluarga, SN (Sjamsul Nusalim) dan IN (Ijtih Nursalim) tidak pernah menerima panggilan dari KPK,” kata Maqdir Ismail, kuasa hukum Sjamsul Nursalim kepada wartawan, Minggu (21/7).

Panggilan terakhir untuk Sjamsul Nursalim Itjih untuk diperiksa pada Jumat (19/7) lalu. Namun kedua tersangka itu tidak hadir.

Maqdir mengungkap, KPK secara sengaja menempelkan salinan surat panggilan di papan pengumuman KBRI Singapura. Tindakan itu seolah-olah telah menjalankan panggilan sesuai dengan hukum. Dia menuding KPK tidak menghormati putusan MA. Sebab kasus yang menjerat Sjamsul dan Ijtih merupakan pengembangan perkara dari Syafruddin yang dinyatakan lepas dari putusan kasasi.

“Sekiranya KPK benar menghormati putusan MA, maka tidak selayaknya mereka tetap memanggil Sjamsul dan Ijtih sebagai tersangka, mengingat dalam surat dakwaan Syafruddin dia didakwa melakukan perbuatan pidana bersama-sama dengan SN, IN dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti,” ucap Maqdir.

Maqdir menegaskan, MA sebagai lembaga peradilan tertinggi telah memutuskan bahwa penerbitan SKL BLBI bukan merupakan tindak pidana. Sehingga ini sesuai dengan Release and Discharge yang diberikan pemerintah kepada Sjamsul pada 1999 karena telah memenuhi seluruh kewajibannya.

Release and Discharge dari pemerintah sebagai bukti penyelesaian kewajiban. Itu diyakini sebagai bukti jaminan kepastian hukum dan membebaskannya dari segala aspek pidana yang diikuti dengan instruksi penghentian perkara baik di tahap penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan.

“Seharusnya pimpinan KPK berbesar hati untuk menerima putusan MA yang menyatakan bahwa perkara yang terkait Sjamsul dan Ijtih bukan lagi merupakan perkara yang dapat ditangani oleh KPK,” tegas Maqdir.

Sebelumnya, tersangka SKL BLBI Sjamsul Nursalim dan istrinya Ijtih Nursalim kembali mangkir dari pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK akan mempertimbangkan langkah lebih lanjut menyoal Sjamsul dan istrinya telah mangkir dua kali dari panggilan penyidik.

“KPK akan mempertimbangkan langkah lebih lanjut yang akan dilakukan terkait dengan dua kali ketidakhadiran tersangka ini,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (19/7).

Sebab Sjamsul dan istrinya, mangkir pada panggilan pertama pada Jumat (28/6) lalu dan hari ini, Jumat (19/7). Terkait langkah lanjutan tersebut, Febri enggan menjelaskan secara rinci hal apa yang akan ditempuh KPK.

Padahal dalam pemanggilan keduanya, lembaga antirasuah menggandeng komisi antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). Surat panggilan pemeriksaan pun telah dikirim ke lima alamat berbeda di Indonesia dan Singapura.

Sjamsul Nursalim, tersangka kasus SKL BLBI. (Jawa Pos Photo)

Selain mengantarkan surat panggilan pemeriksaan tersebut, KPK juga meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia mengumumkannya di papan pengumuman kantor KBRI Singapura.

“Dalam beberapa waktu ke depan KPK tetap akan meneruskan penyidikan kasus BLBI dan telah mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi yang diperlukan,” ujar Febri.

Bahkan pada Jumat (19/7), KPK telah memeriksa mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Rizal Ramli terkait SKL BLBI. Rizal oleh penyidik KPK diusut soal pertemuannya dengan Sjamsul.

KPK menetapkan Sjamsul dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Penetapan ini merupakan pengembangan dari perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung.

Dalam kasus ini, Sjamsul dan Itjih diduga diperkaya atau diuntungkan sebesar Rp 4,58 triliun. Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sjamsul dan Itjih disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads