JawaPos Radar

OTT Bupati Kabupaten Labuhan Batu

Geledah 8 Lokasi, KPK Temukan Bunker Bawah Tanah di Kediaman Tersangka

21/07/2018, 17:36 WIB | Editor: Kuswandi
Pangonal Harahap
Bupati Kabupaten Labuhanbatu, Pangonal Harahap keluar mengenakan rompi oranye menuju mobil tahanan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/7). (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (20/7) hingga Sabtu (21/7) ini menggeledah delapan lokasi berbeda untuk mencari bukti tambahan guna melengkapi berkas penyidikan kasus yang membelit Bupati Kabupaten Labuhanbatu, Pangonal Harahap.

"Penggeledahan di 8 lokasi di Labuhanbatu, yaitu kantor bupati, rumah dinas bupati, rumah pribadi bupati, kantor PT Binivan Konstruksi Abadi, kantor Dinas PU, kantor BPKAD, rumah tersangka Umar, dan rumah Effendi," ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Sabtu (21/7).

Dari 8 lokasi penggeledahan, sudah disita adanya dokumen terkait proyek, anggaran dan pencairan proyek, CCTV, dan alat komunikasi.

"Di salah satu rumah tersangka ditemukan bunker bawah tanah, namun telah dalam keadaan kosong," tukasnya.

Selain itu, penyidik KPK telah menemukan mobil yang diduga dibawa oleh tersangka Umar saat melarikan diri membawa uang suap saat operasi tangkap tangan (OTT).

"Mobil ditemukan di dekat kebun sawit dan hutan di Labuhanbatu. Ketika mobil ditemukan, ban sudah dalam keadaan kempes dan tidak layak jalan," jelasnya.

"Kami duga mobil tersebut awalnya mobil plat merah diganti menjadi plat hitam ketika digunakan UMR mengambil uang di bank BPD Sumut," tutupnya.

Dalam kasus ini, lembaga antirasuah telah resmi menetapkan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap bersama dengan PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Sahputra dan pihak swasta Umar Ritonga sebagai tersangka.

Selaku pihak penerima, Pangonal Harahap dan Umar Ritonga kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Effendy Saputra yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

(ce1/ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up