alexametrics
Kalapas Sukamiskin di OTT

Dianggap Paling Bertanggung Jawab, Presiden Diminta Copot Menkumham

21 Juli 2018, 20:46:41 WIB

JawaPos.com – Tertangkapnya Kalapas Sukamiskin Bandung, Wahid Husen dan sejumlah terpidana korupsi oleh KPK, menimbulkan persepsi penegakan hukum di Indonesia begitu bermasalah. Untuk menghilangkan budaya korup tersebut, maka perlu ada tindakan tegas dari Presiden untuk bisa mengatasi persoalan ini.

Peneliti Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar mengaku tidak terkejut adanya OTT yang dilakukan KPK, karena memang tragedi suap menyuap sering sekali terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Erwin menyebut perlu segera ada tindakan dari orang nomor satu di Indonesia untuk mengganti menteri dan penyelenggara negara yang bekerja secara profesional, bukan orang yang memiliki kepentingan.

“Saya rasa masalahnya ada pada level tertinggi, Menteri hukum dan HAM nya. Presiden harus mengganti menterinya dengan orang profesional, bukan orang partai yang punya kepentingan pula untuk melindungi kelompok dan koleganya,” tegasnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Sabtu (21/7).

Hal senada juga disampaikan oleh aktivis anti korupsi dari Indonesia Corruption Watch, Febri Hendri. Dia meyakini, hingga detik ini memang belum ada upaya pembersihan yang dilakukan Lapas Sukamiskin dalam membasmi suap menyuap atau tindak pidana korupsi secara efektif. Karena itu, praktik suap menyuap makin merajalela.

“Presiden perlu mengevaluasi Menkumham dan program pembersihan Lapas Sukamiskin dari korupsi,” tukasnya.

Sementara pakar hukum pidana Agustinus Pohan menjelaskan, adanya penyimpangan yang dilakukan di Lapas Sukamiskin sudah banyak digunjingkan publik. Dengan adanya OTT terhadap Kalapas Sukamiskin, sedikit banyak mengkonfirmasi informasi negatif tersebut.

Dia pun meminta agar tidak ada lagi perlakuan istimewa terhadap narapidana tertentu, khususnya perlakuan yang bertentangan dengan peraturan yang mencederai keadilan.

“Perlakuan khusus terhadap napi, tidak saja bertentangan dengan peraturan tetap juga mencederai keadilan. Hal tersebut juga mengkhianati putusan pengadilan yang terjadi dalam pelaksanaan putusan,” tuturnya.

Selain itu, Agus juga menuturkan perlu adanya koreksi atau pengawasan yang dilakukan Ditjen PAS perihal gunjingan penyimpangan yang ada di Lapas Sukamiskin.

“Karena gunjingan perihal penyimpangan di Sukamiskin juga sudah cukup lama beredar di tengah masyarakat. Keteledoran tersebut patut disesalkan,” tutupnya.

Sebelumnya, Tim Satgas Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi dikabarkan menangkap Kalapas Sukamiskin Wahid Husen pada Jumat (20/7) malam. Selain menangkap Wahid, tim KPK juga turut mengamankan beberapa pihak lain. Mereka antara lain terpidana kasus korupsi proyek satelit monitoring di Bakamla, Fahmi Darmawansyah dan istrinya Inneke Koesherawati. Selain itu adapula Hendri (driver), Andri (Napi tamping Fahmi), dan Dian Anggraini (istri Kalapas Sukamiskin).

Editor : Kuswandi

Reporter : (ipp/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads
Dianggap Paling Bertanggung Jawab, Presiden Diminta Copot Menkumham