alexametrics

Sebut Ada Pelanggaran, Kuasa Hukum Kivlan Zen Daftarkan Praperadilan

21 Juni 2019, 09:18:41 WIB

JawaPos.com – Tim Penasihat Hukum tersangka kasus dugaan makar Kivlan Zen menyambangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (20/6). Kedatangannya kali ini untuk mendaftarkan praperadilan untuk kliennya. Permohonan teregister dengan nomor 75/pid.pra/2019/pn.jaksel.

“Saya dari tim penasehat hukum Kivlan Zen mau melakukan praperadilan,” ujar Anggota Penasihat Hukum Kivlan, Hendri Badiri Siahaan saat dikonfirmasi, Jumat (21/6).

Badiri menyebut praperadilan ini ditempuh lantaran ada dugaan pelanggaran proses hukum yang dilakukan penyidik dalam proses hukum kliennya. Meski begitu, dia masih enggan memaparkannya lebih detail pelanggaran yang dimaksud. “Kalau soal itu nanti kita lihat di pengadilan. Saya belum bisa mengungkapkan itu sekarang,” imbuh Badri.

Hanya saja Badri mengatakan pelanggaran itu meliputi penetapan tersangka hingga Kivlan dalam kasus dugaan makar. Termasuk kasus dugaan percobaan pembunuhan terhadap 4 tokoh nasional dam 1 bos lembaga survei.

“Mulai dari penetapan tersangka sampai penahanan. Jadi ada beberapa prosedur yang diduga dilanggar oleh kepolisian. Termasuk senjata yg kemarin kita konfrontir di Polda Metro,” pungkasnya.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menanggapi santai upaya praperadilan yang dilakukan Mayjen (Purn) Kivlan Zen atas status tersangkanya dalam kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal. “Silahjan ajukan praperadilan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono.

Menurut kepolisian apa yang dilakukan Kivlan adalah haknya sebagai tersangka. Pihaknya siap menghadapi praperadilan tersebut. “Kita ikuti saja aturan hukum yang berlaku,” katanya.

Sebelumnya, Kivlan telah menjadi tersangka dari laporan polisi yang dilayangkan oleh Jalaludin. Laporan itu terdaftar dengan nomor : LP/B/0442/V/2019/Bareskrim tertanggal 7 Mei 2019.

Kivlan dilaporkan atas Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong atau hoaks dengan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 14 dan atau Pasal 15 serta terhadap Keamanan Negara atau Makar UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP Pasal 107 jo Pasal 110 jo Pasal 87 dan atau Pasal 163 bis jo Pasal 107.

Editor : Bintang Pradewo



Close Ads