Sidang Korupsi SKL BLBI

Kerap Menjawab Lupa, Saksi Ini Diingatkan Hakim Soal Sumpahnya

21/06/2018, 21:09 WIB | Editor: Kuswandi
Syafruddin Arsyad Temenggung saat menjalani sidang di PN Tipikor Jakarta (Ridwan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Sidang dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Bank BDNI dengan terdakwa mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) kembali di gelar di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Kamis (21/6).

Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan saksi mantan Direktur Pengawasan Bank Indonesia Iwan R Prawiranata dalam persidangan tersebut.

Saat bersaksi, Iwan dipertanyakan oleh penasehat hukum SAT soal hasil audit BPK bahwa nilai Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar Rp 144, 59 T dengan nilai jaminan yang diserahkan BI kepada BPPN hanya sebesar RP 12, 34 T.

Dalam persidangan, majelis hakim sempat menanyakan besaran jumlah pengembalian aset BLBI. "Berapa besaran jumlah asetnya?," tanya hakim.

"Harus sama (9 persen)," jawab Iwan.

Kemudian, belakangan diketahui bahwa BPPN mampu mengembalikan recovery rate hingga mencapai 45 persen dari total aset yang diserahkan kepada Bank. Hal ini yang kemudian dibenarkan oleh Iwan, "Faktanya demikian yang mulia," tuturnya.

Selama persidangan, mantan Direktur Pengawasan Bank Swasta BI ini banyak menyatakan tidak tahu terkait nilai BLBI kepada masing-masing bank termasuk kepada Bank BDNI. Pasalnya, ia merupakan pimpinan yang mengawasi aliran uang BI.

Oleh karena itu, majelis hakim pun sempat mengingatkan Iwan sebagai saksi yang dihadirkan oleh JPU lantaran telah disumpah dan terdapat konsekuensi hukum, lantaran ia merupakan pejabat BI yang telah 30 tahun mengabdi.

Perihal ketidaktahuan Iwan, kemudian majelis hakim mempertanyakan kapasitas Iwan selaku direktur pengawasan.

"Apa anda tidak melakukan evaluasi tidak langsung pengucuran terus. Kan biasanya setiap termin ada evaluasi" tanya majelis hakim kepada Iwan Prawiranata.

Iwan pun menyampaikan bahwa sesuai tugasnya membacakan laporan dan memberikan teguran kepada bank swasta.

"Kemudian kami panggil bank, kami beri teguran. Terutama kepada bank-bank yang melakukan pelanggaran atas BMPK, Batas Maksimum Pemberian Kredit kepada group sendiri," ujar Iwan.

Menurutnya, praktek pelanggaran BMPK terjadi di hampir semua bank dan saat itu menjadi andil collpas-nya bank swasta saat krisis 1997 hingga 1998.

Terkait persoalan ini SAT menyatakan bahwa BLBI itu urusan BI kepada bank-bank dari tahun 1998, "Saya kan Ketua BPPN tahun 2002 jadi saya tidak tahu. Karena saya bukan penerima dan penyalur BLBI," pungkas SAT.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi