alexametrics

JC Dikabulkan, Pengacara Sebut Sekjen KONI Hanya Pelaku Pasif

21 Mei 2019, 07:15:15 WIB

JawaPos.com – Tim kuasa hukum Sekertaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy, Arif Sulaiman menyatakan, dalam putusan majelis hakim sudah dijelaskan bahwa commitment fee dana hibah KONI atas inisiatif asisten pribadi Menpora, Miftahul Ulum.

“Dalam pertimbangan hakim pencairan komitmen fee atas inisiatif saudara Miftahul Ulum, dan Ulum meminta membuat daftar nama-nama yang di berikam Ulum kepada Sekjen KONI,” kata Arif di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (20/5).

Bahkan dalam pertimbangan majelis hakim, Deputi IV Kemenpora Mulyana disebut menyarankan Ulum untuk mengurus pencairan dana hibah KONI. Arif menilai, Ulum mempunyai kendali dalam memuluskam pencairan dana hibah KONI.

“Ulum tidak mungkin berdiri sendiri, pasti ada kaitan dengan dirinya sebagai aspri Mentri sehingga Mulyana juga menyarankan untuk menghubungi Ulum,” ucap Arif.

Oleh karena itu, dengan diterimanya justice collaboratore (JC) kepada Ending, Arif meyakini kliennya merupakan pelaku pasif dalam kasus suap dana hibah KONI. “Ending hanya pelaku pasif atas arahan dan permintaan fee dari Kemenpora,” jelas Arif.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Komite Nasional Olaharaga Nasional Indonesia (KONI) Ending Fuad Hamidy divonis dua tahun delapan bulan penjara dan denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurangan oleh Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim meyakini, Ending melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

“Mengadili meyakini terdakwa Ending Fuad Hamidy bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,

menjatuhkan pidana penjara selama dua tahun dan delapan bulan pidana denda Rp 100 juta dengan ketentuan pidana kurungan selama dua bulan,” kata Hakim Ketua Rustiyono membacakan putusan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (20/5).

Selain itu, hakim juga mengabulkan permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan oleh Ending. Menurut hakim, Ending Fuad memenuhi syarat sebagai untuk membantuk KPK dalam mengungkap kasus suap dana hibah KONI.

“Menyatakan, mengabulkan justice collaborator permohonan terdakwa,” tegas Rustiyono.

Sementara itu, bendahara KONI Johny E Awuy dihukum satu tahun delapan bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan.

Hakim menyatakan Ending Fuad dan Johny bersalah karena terbukti memberi suap sebesar Rp 400 juta, satu unit mobil Toyota Fortuner, dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note9 kepada Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora, Mulyana.

Pemberian itu dilakukan agar Mulyana memuluskan pencairan proposal bantuan dana hibah kepada Kemenpora dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan dan pendampingan program peningkatan prestasi olahraga pada ajang Asian Games 2018 dan Asian Paragames 2018. Dalam proposal itu KONI mengajukan dana Rp 51,52 miliar.

Selain itu, pemberian tersebut juga dilakukan guna memuluskan pencairan usulan kegiatan pendampingan dan pengawasan program SEA Games 2019 tahun anggaran 2018.

Endang Fuad dan Johny E. Awuy melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Muhammad Ridwan

Close Ads