alexametrics

Tanggapi Wiranto, Kata Polri Pelaku Hoax Bisa Dijerat UU Terorisme

21 Maret 2019, 15:07:31 WIB

JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mewacanakan penggunaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme untuk menindak para penyebar hoax. Sebab, dia menilai hoax yang beredar menganggu keamanan dan menakuti-nakuti masyarakat.

Menanggapi hal ini, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, bisa saja penyebar hoax dikenakan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Namun harus berpijak pada fakta hukum yang ditemukan penyidik.

Kata dia, sesuai dengan Pasal 1 di undang-undang tersebut dijelaskan terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Seperti, perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Apabila pelaku menyebarkan hoax melalui media sosial tentunya dari sisi perspektif hukumnya, penyidik akan membuktikan dulu latar belakangnya. “Jika ada unsur kesengajaannya untuk membuat rasa cemas dan takut, bentuk intimidasi psikologis, itu bisa dikenakan,” jelas Dedi di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Kamis (21/3).

Jika pelaku ternyata tergabung dalam jaringan terorisme, dia bisa dikenakan Pasal 6 di Undang-Undang yang sama. Dalam hal ini perlu pendalaman dengan mengundang beberapa saksi ahli untuk menguatkan konstruksi hukumnya.

“Kemudian bisa diterapkan juga pasal 43 a, upaya-upaya pencegahan untuk memitigasi berita-berita atau narasi-narasi foto, video yang sengaja diviralkan oleh orang-orang tertentu,” tutur jenderal bintang satu itu.

Andaikata dalam proses pembuktian, pelaku adalah masyarakat biasa dan mensrea atau unsur kesengajaannya baru pertama kali menyebarkan berita, narasi, video yang sifatnya hoax, maka kata Dedi, yang diterapkan nanti Pasal 27 dan Pasal 45 UU ITE. Juga, Pasal 14, 15 UU Nomor 1 tahu 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

“Jadi proses penegakan hukumnya sangat tergantung dari hasil analisa dan secara komperhensif dilakukan oleh penyidik. Penyidik secara profesional yang melihat itu berdasarkan fakta hukum,” tegas Dedi.

Polisi sejauh ini nyatanya sudah memproses hukum pelaku hoax yang setelah diidentifikasi, dia terpapar paham radikal. Salah satunya terduga teroris Abu Riky yang ditangkap di Rokan Hilir (Rohil) Riau.

Abu Ricky sebelumnya ditangkap karena kerap memposting konten-konten jihad di akun media sosialnya. “Abu Ricky juga, kita masukkan (juga) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018,” sebut mantan Wakapolda Kalimantan Tengah itu.

Dalam kaitan hoax tentang pemilu seperti yang disebut Wiranto, Dedi menerangkan bahwa dalam penanganannya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai leading sektor. Lembaga tersebut mengidentifikasi terlebih dahulu apakah pelaku bagian dari timses paslon atau tidak.

Jika pelaku berasal dari pasangan calon maka akan diteliti apakah masuk pelanggaran pemilu atau pidana pemilu. “Kalau masuk pelanggaran pemilu maka diselesaikan Bawaslu. Kalau pidana pemilu, dilimpahkan ke Gakkumdu,” pungkas Dedi.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Desyinta Nuraini

Copy Editor :

Tanggapi Wiranto, Kata Polri Pelaku Hoax Bisa Dijerat UU Terorisme