alexametrics

KPK Telusuri Jejak Kotor Rommy hingga Gresik

Kantor Kemenag Digeledah
21 Maret 2019, 11:37:14 WIB

JawaPos.com – KPK terus melacak jejak kotor mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy (Rommy) di Kementerian Agama (Kemenag). Kemarin tim KPK turun ke Gresik, Jawa Timur. Mereka menggeledah ruang kerja M. Muafaq Wirahadi, mantan kepala Kemenag Gresik yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus jual beli jabatan.

Penggeledahan ruang kerja Muafaq yang dilantik sebagai kepala Kemenag Gresik pada 11 Januari 2019 itu berlangsung 2,5 jam. Tujuh anggota lembaga antirasuah tersebut tiba di kantor Kemenag di Jalan Jaksa Agung Suprapto, Gresik, pukul 09.45. Mereka naik tiga mobil. Dua mobil diperuntukkan anggota KPK. Satu mobil lain berisi petugas keamanan dari Polda Jatim yang membawa senjata laras panjang.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Kemenag Gresik Munir menyaksikan tujuh penyidik KPK menggeledah ruang kerja Muafaq. Seorang staf Kemenag memberikan satu dus air mineral untuk tim KPK. Namun, suguhan itu ditolak.

KPK Telusuri Jejak Kotor Rommy hingga Gresik
Petugas KPK memperlihatkan barang bukti OTT atas tersangka mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy. (Miftahulhayat/Jawa Pos)

Selama penggeledahan, anggota Sabhara Polda Jatim mengawal pintu masuk gedung utama tempat Muafaq. Ruang kerja Muafaq itu telah disegel petugas KPK sejak Jumat (15/3). “Penggeledahan hanya di ruang kerja Pak Muafaq. Semua sudut diperiksa,” kata Munir yang juga kepala Subbagian Tata Usaha Kemenag Gresik itu.

Petugas KPK hanya membawa berkas-berkas. Termasuk berkas kepegawaian. Tidak ada uang yang dibawa. “Berkas-berkas itu sebagian besar ada di meja Pak Muafaq,” tegasnya. “Saya hanya menandatangani sembilan lembar berita acara. Mereka bekerja sangat profesional,” imbuhnya.

KPK juga telah menyambangi rumah Muafaq. Tim satuan tugas (satgas) yang digawangi penyidik senior KPK itu sempat bertemu dengan keluarga Muafaq. Dari pertemuan tersebut, didapati sejumlah informasi yang berkaitan dengan latar belakang Muafaq sebagai kepala Kantor Kemenag Gresik.

“Kami juga menerima informasi bahwa ada beberapa pihak yang kami indikasikan adalah KPK gadungan, datang ke rumah (Muafaq, Red) dan meminta uang,” jelas Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Terkait dengan perkembangan perkara suap jual beli jabatan Kemenag, KPK belum melangkah lebih jauh. Saat ini mereka masih fokus pada pencarian bukti-bukti untuk menguatkan penyidikan pada tiga tersangka. Selain Muafaq, dua tersangka lain adalah Romahurmuziy dan Kepala Kakanwil Kemenag Jatim Haris Hasanuddin. “Untuk proses penyidikan, saat ini KPK fokus pada perkara tiga tersangka itu,” ungkap Febri.

Namun, KPK tetap membuka peluang mengembangkan pengusutan perkara yang berkaitan dengan indikasi pidana korupsi lain. Febri menyarankan masyarakat untuk menyampaikan semua informasi yang berkaitan dengan praktik jual beli jabatan di lingkungan Kemenag. “Silakan sampaikan informasi kepada KPK,” pinta Febri.

Menag Lukman Masih Bungkam

Temuan uang Rp 180 juta dan USD 30 ribu di laci ruang kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin masih menjadi bola liar. Hingga kemarin, Lukman tak mau menyebutkan sumber uang tersebut. Dia berkilah harus mengklarifikasi dahulu ke KPK. Politikus PPP itu menegaskan bahwa dirinya tidak akan menceritakan urusan yang terkait dengan pokok perkara sebelum mengklarifikasi ke KPK. Lukman berdalih harus menghormati lembaga hukum.

“Saya harus menghormati institusi KPK. Jadi, secara etis tidak pada tempatnya saya sampaikan hal yang saya belum sampaikan kepada KPK,” katanya di Jakarta kemarin (20/3).

Komentar tersebut sama persis ketika dia hadir di kantor Kemenag untuk melihat ruang kerjanya setelah digeledah KPK. Jawaban yang sama dia lontarkan ketika ditanya apakah benar Haris Hasanuddin terpilih sebagai Kakanwil Kemenag Jatim berkat lobi-lobi Romy.

Lalu, dari mana sumber uang ratusan juta yang misterius itu? Sumber Jawa Pos di internal KPK mengatakan, tidak wajar seorang menteri menyimpan uang tunai sebanyak itu di laci meja kerja. Kuat dugaan, uang tersebut bukan dana operasional menteri (DOM). “Kalau perjalanan dinas, menteri nggak mungkin bawa uang sendiri karena nggak bakal pergi sendirian,” ujar sumber itu.

Pegawai KPK yang bertugas di bidang penindakan itu pun mencurigai bahwa uang tersebut berasal dari sumber yang tidak jelas. “Kalau uang halal, pastinya simpan di rumah,” terangnya. KPK secara resmi belum menentukan kapan akan mengklarifikasi Menag terkait dengan uang itu.

Demo di UIN Jakarta

Kasus jual beli jabatan berimbas ke kampus-kampus yang dinaungi Kemenang. Pemicunya adalah dugaan ketidakberesan pada pemilihan rektor. Beredar kabar bahwa pemilihan rektor diwarnai “titipan” dari pejabat tertentu. Kemarin ratusan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mendemo rektor mereka, Amany Lubis. Mereka berorasi menyuarakan aspirasi tentang kontroversi kepemimpinan Amany selama ini.

Gubernur Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (Dema FSH) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Andre Rizaldi mengatakan, sejak memimpin UIN Jakarta, Amany kerap membuat kebijakan sepihak tanpa dasar. Selain itu, kebijakan-kebijakan tersebut dianggap kontroversial karena tidak sesuai dengan ketetapan yang ada.

Para mahasiswa juga merespons pernyataan Mahfud MD saat menjadi pembicara pada acara Indonesia Lawyer Club (ILC) di TVOne Selasa malam (19/3). Saat itu Mahfud mengungkapkan, ada ketidakberesan pada pemilihan rektor-rektor UIN. Salah satu yang disebut Mahfud adalah UIN Jakarta. Mahfud bahkan mendengar kabar bahwa ada salah seorang kandidat rektor yang diminta membayar Rp 5 miliar jika ingin dilantik.

Andre mengatakan, pernyataan Mahfud tersebut membuat sebagian mahasiswa khawatir. Karena itu, aksi digelar untuk memastikan bahwa kampus mereka tidak terlibat dalam kasus suap dan korupsi Kemenag.

Amany pada akhirnya menemui para pendemo. Namun, dia tidak menjawab pertanyaan mengenai jual beli jabatan yang sedang disorot masyarakat.

Amany yang ditemani pejabat UIN Jakarta hanya menanggapi kebijakan-kebijakannya yang diprotes mahasiswa, termasuk soal e-voting. “Jika ada yang tidak puas dengan hasil e-voting, maka kita akan cek di mana salahnya,” kata Amany.

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan, pernyataan Mahfud itu masih berupa asumsi. “Harus dibuktikan,” katanya. Dia menuturkan, jika memang ada indikasi praktik jual beli jabatan dalam pilrek UIN Syarif Hidayatullah, dilaporkan saja ke KPK. “Masak sih ada calon rektor harus bayar. Saya tidak percaya sebelum ada bukti,” kata dia.

Regulasi pilrek tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 68/2015. Secara ringkas, mekanismenya adalah senat menjaring sejumlah kandidat rektor. Kemudian, hasil itu disetorkan ke Kemenag untuk diseleksi kembali oleh komisi seleksi. “Pengalaman yang sudah-sudah, komisi seleksi ini tidak bisa diintervensi siapa pun,” tuturnya.

Komisi seleksi menyaring hingga nama calon rektor tinggal tiga orang. Kemudian, Menag akan memilih satu orang untuk ditetapkan sebagai rektor. Kamaruddin menuturkan, sebenarnya menteri tidak memiliki kewenangan mutlak. Sebab, menteri tidak bisa menyodorkan atau memasukkan nama di luar tiga orang pilihan komisi seleksi.

Di bagian lain, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat mengatakan, kampus yang sudah mapan, termasuk UIN Syarif Hidayatullah, sebaiknya diberi otonomi penuh. Dengan otonomi penuh tersebut, pemilihan rektor dipasrahkan ke senat kampus. Komaruddin mengatakan kurang cocok dengan sistem seluruh pilrek ditetapkan di Kemenag. “Ketika kita kaum intelektual di kampus ngomong demokrasi, kok di kampusnya sendiri demokrasi dibunuh. Ini tidak logis,” jelasnya. 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (yad/wan/tyo/ica/c10/oni)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua
KPK Telusuri Jejak Kotor Rommy hingga Gresik