alexametrics

Kemenag Seharusnya Bisa Jadi Contoh

21 Maret 2019, 13:00:41 WIB

JawaPos.com – KPK punya strategi tersendiri untuk mengungkap jual beli jabatan di Kementerian Agama. Termasuk menelisik asal-usul duit yang disita dari laci meja kerja Menag Lukman Hakim Saifuddin. Berikut petikan wawancara Jawa Pos dengan Wakil Ketua KPK LAODE M. SYARIF.

Prof Mahfud MD membeberkan kejanggalan pemilihan rektor di UIN Syarif Hidayatullah. Diduga, ada praktik transaksional. Apakah KPK akan menelusuri peran eks Ketua Umum PPP Romahurmuziy dalam kejanggalan itu?

Sekarang Rommy sudah ditahan, sudah jadi tersangka. Sebagaimana kami sampaikan, kami memang mendapat laporan dari masyarakat. Memang bukan satu, laporannya lumayan (banyak). Banyak yang berhubungan soal jabatan (di lingkungan Kemenag).

Kemenag Seharusnya Bisa Jadi Contoh
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (Hendra Eka/Jawa Pos)

Mantan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemenag M. Jasin juga membongkar dugaan penyimpangan manajemen di Kemenag. Apakah memang kondisi Kemenag sudah separah itu?

Kami tidak tahu persis. Tapi, kami sebenarnya bekerja sama dengan Kementerian Agama. Pak Menteri (Lukman) dan ibu (istri Menag) itu, menurut kami, sangat mendorong upaya-upaya untuk kampanye antikorupsi. Khususnya yang dilakukan oleh Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK/gerakan yang diinisiatori KPK).

Sebenarnya, kami berharap Kementerian Agama bisa menjadi contoh bagi yang lain. Tapi, pada saat yang sama, kami juga menerima banyak laporan. Laporan itu harus kami tindak lanjuti. Kalau cuma satu (laporan), mungkin enggak (ditindaklanjuti). Tapi (kalau) dua, tiga, ini agak signifikan jumlah laporannya. Sehingga harus dicek. KPK selalu berharap bahwa yang menempati posisi-posisi atau jabatan-jabatan tertentu di Kemenag adalah orang-orang terbaik.

KPK dianggap belum tuntas mengusut kasus suap ini. Sebab, belum ada pejabat Kemenag pusat yang ditetapkan sebagai tersangka. Padahal, jual beli jabatan pasti melibatkan orang Kemenag pusat. Bagaimana Anda menyikapinya?

Ya, nggak bisa begitu. Semua ada syaratnya. Ini kan prosesnya sedang berlangsung. Jadi, ya nggak bisa (langsung menetapkan tersangka). Ada waktunya. Sebuah kasus nggak boleh diburu-buru (penanganannya). Biar saja dia (kasus) berproses.

Ada uang Rp 180 juta dan USD 30 ribu di laci Menag. Apakah bukti itu belum cukup untuk menjerat Menag?

Nanti diperiksa. Nanti diklarifikasi. Beliau (Menag) akan diperiksa apakah itu uang pribadi atau apa? Semua akan diklarifikasi. Tapi kalau memang itu ada hubungannya dengan perkara, nanti menjadi barang bukti. Kalau tidak ada hubungannya dengan perkara, akan dikembalikan.

Kapan Menag diperiksa?

Saya belum cek. Tetapi, beliau membuat press release, katanya akan kooperatif. Dan kami sangat menghargai itu. Kalau memeriksa (saksi) itu kan nggak langsung yang utama. Jadi, memeriksa seseorang perlu keterangan-keterangan yang lain. Pemeriksaan itu ada tekniknya.

Apakah KPK akan menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada Rommy, seperti yang pernah dilakukan terhadap tersangka Ketum partai politik?

Kalau (Rommy) memenuhi syarat TPPU, ya pasti (dijerat). Tapi, kami juga nggak boleh memaksakan kalau nggak ada TPPU. 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (tyo/c6/oni)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Kemenag Seharusnya Bisa Jadi Contoh