alexametrics

KASN: Menag Abaikan Rekomendasi untuk Tak Meluluskan Haris Hasanuddin

21 Maret 2019, 17:44:35 WIB

JawaPos.com – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mengapresiasi operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Dengan demikian, kasus yang sebelumnya sudah disoroti KASN itu terbongkar.

Komisioner Bidang Promosi dan Advokasi KASN Prijono Tjiptoherijanto mengatakan, pihaknya sudah mengawasi seleksi Kakanwil Kemenag. Dia menerima laporan masyarakat bahwa telah terjadi pelanggaran, di mana terdapat dua pelamar yang pernah dijatuhi hukuman disiplin dinyatakan lolos administrasi dan ikut tahapan selanjutnya.

Menanggapi laporan tersebut, Komisi ASN melakukan verifikasi dan kemudian mengirim surat Nomor B-342/KASN/12/2018 pada 29 Januari 2019 perihal Rekomendasi atas Dugaan Pelanggaran dalam Seleksi Terbuka di Lingkungan Kemenag. Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan berisi permintaan agar kedua calon tersebut dinyatakan tidak lulus.

“Rekomendasi Komisi ASN ternyata tidak sepenuhnya diikuti oleh Menteri Agama. Haris Hasanuddin salah satu kandidat yang tidak direkomendasikan Komisi ASN, ternyata tetap diangkat oleh Menteri Agama dalam jabatan Kakanwil Kemenag Jawa Timur,” ujar Prijono saat dikonfirmasi, Kamis (21/3).

Setelah itu, mereka meminta kepada Menag selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera memberhentikan dua ASN tersebut dari jabatannya dan memberhentikan sementara mereka dari status PNS. “Komisi ASN juga akan terus melanjutkan penyelidikan terhadap para pihak yang terkait dalam proses seleksi JPT yang telah dilaksanakan di Kemenag,” katanya.

“Kami sangat menyayangkan bahwa Menteri Agama tidak mempertimbangkan rekomendasi Komisi ASN tersebut, sehingga masih tetap melantik Sdr Haris Hasanuddin,” tambah dia.

Selain kasus tersebut, saat ini Komisi ASN sedang mendalami indikasi jual-beli jabatan di 13 instansi pemerintah pusat dan daerah, yang dilaporkan masyarakat.

“Modus yang digunakan beragam, ada yang melalui transaksi uang secara langsung, ada pula dengan membuat keputusan yang menguntungkan pihak tertentu. Komisi ASN akan terus berkoordinasi dengan KPK agar masing-masing lembaga menangani masalah ini sesuai kewenangannya,” paparnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Yesika Dinta

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads
KASN: Menag Abaikan Rekomendasi untuk Tak Meluluskan Haris Hasanuddin