JawaPos Radar

Dua Calon Wali Kota Malang Terlibat Kasus Dugaan Suap APBD-P

21/03/2018, 22:20 WIB | Editor: Kuswandi
Wali Kota Malang
Wali Kota Malang Mochamad Anton, usai diperiksa penyidik KPK Senin (14/8) (Imam Husein/Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Dua calon Wali Kota Malang yang akan bertarung dalam Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 mendatang, terlilit kasus dugaan suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015. Adapun dua Cawalkot tersebut yakni Wali Kota Malang non aktif Moch Anton dan Ya'qud Ananda Budban.

Dalam konferensinya persnya, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengatakan, Anton ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap terhadap 18 anggota dan pimpinan DPRD Kota Malang. Sementara Ananda ditetapkan tersangka sebagai pihak penerima suap bersama 15 anggota dan dua pimpinan DPRD Kota Malang.

Moch. Anton dan Ya'qud Ananda Gudban sama-sama bertarung menjadi Calon Wali Kota Malang periode mendatang. Untuk meraih kursi kekuasannya kembali, Anton yang diusung oleh PKB dan PKS menggandeng Syamsul Mahmud.

Gedung KPK
Gedung KPK Merah Putih (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)

Sementara Ananda yang diusung PDIP, PAN dan PPP, menggandeng Ahmad Wanedi. Untuk kandidat ketiga ialah pasangan Wakil Wali Kota Malang periode 2013-2018 Sutiaji-Sofyan Edi Jarwoko yang diusung oleh Partai Demokrat dan Golkar.

Ihwal adanya tindakan suap menyuap tersebut, awalnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawas Bangunan (PUPPB), Jafar Edy Sulistyono memberikan duit kepada Ketua DPRD, M. Arief Wicaksono (kini terdakwa) uang senilai Rp 700 juta. Atas pemberian uang tersebut, lalu, duit sejumlah Rp 600 juta dibagikan Arief kepada pimpinan dan anggota DPRD Malang, termasuk Ananda. Pemberian duit suap tersebut, disetujui oleh Anton yang akan maju lagi dalam kontes Pilkada serentak.

"Uang fee tersebut diduga digunakan untuk memuluskan pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015," ujar Basaria dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (21/3).

Dengan adanya kasus ini, Basaria mengatakan, hal ini menandakan adanya sikap perbuatan korupsi massal yang melibatkan unsur kepala daerah dari jajarannya, serta sejumlah anggota DPRD. Padahal mereka seharusnya melakukan fungsi pengawasan, anggaran dan regulasi secara maksimal. 

Kasus ini merupakan pengembangan dari kasus suap APBD-P Malang yang telah melilit dua orang tersangka, yakni Ketua DPRD, M. Arief Wicaksono dan Kepala Diana Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (PUPPB), Jafar Edy Sulusriyono. Kini keduanya tengah menjalani sidang di PN Tipikor Surabaya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton sebagai tersangka. Orang nomor satu di Kota Apel tersebut ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap senilai Rp 700 juta terhadap 18 anggota dan pimpinan DPRD Kota Malang. Suap dilakukan untuk memuluskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2015.

“MA selaku Wali Kota Malang diduga memberi hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya atau untuk menggerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,” terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di kantornya, Rabu (21/3).

Selain Anton, sebagai pihak penerima suap, sebanyak 18 Anggota dan Pimpinan DPRD Kota Malang juga turut ditetapkan tersangka. Mereka antara lain Wakil Ketua DPRD Malang periode 2014-2019, Zainudin; Wiwik Hendri Astuti, kemudian Anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 Suprapto; Sahrawi; Salamet; Mohan Katelu; Sulik Lestyowati; Abdul Hakim; Bambang Sumarto; Imam Fauzi; Saiful Rusdi; Tri Yudiani; Heri Pudji Utami; Hery Subianto; Ya'qud Ananda Budban; Rahayu Sugiarti; Sukarno. H. Abdul Rahman.

Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi suap, Anton disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara sebagai pihak penerima suap, sebanyak 19 Anggota dan Pimpinan DPRD disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

 

 

 

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up