alexametrics

Hakim Itong Pernah Disanksi MA karena Bebaskan Koruptor

21 Januari 2022, 13:29:33 WIB

JawaPos.com – Itong dikenal sebagai hakim yang memiliki rekam jejak kontroversial. Bahkan sejak dia belum ditugaskan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dia pernah mendapat sanksi dari Mahkamah Agung (MA) saat berdinas di PN Tanjung Karang, Lampung, pada 2012.

Ketika itu, Itong yang menjadi hakim anggota membebaskan terdakwa Satono, mantan bupati Lampung Timur, yang didakwa korupsi Rp 119 miliar. Dia juga membebaskan mantan Bupati Lampung Tengah Andy Achmad Sampurna Jaya, terdakwa korupsi Rp 28 miliar. Itong dianggap melanggar Keputusan Ketua MA Nomor 215/KMA/SK/XII/2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim. Dia lalu dimutasi ke Pengadilan Tinggi (PT) Bengkulu.

Sementara itu, selama berdinas di PN Surabaya, Itong juga pernah membuat putusan-putusan kontroversial. Salah satunya, dia pernah menghukum tiga terdakwa mafia tanah enam bulan penjara. Tiga orang itu adalah Djerman Prasetyawan, Samsul Hadi, dan Subagyo. Mereka sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam program pemberantasan mafia tanah Polda Jatim.

Jaksa penuntut umum Darwis langsung mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Surabaya. Ketika itu, Darwis menuntut Djerman dan Subagyo pidana 3,5 tahun penjara, sedangkan Samsul Hadi pidana 2,5 tahun penjara. Itong dalam perkara tersebut menjadi ketua majelis hakim. “Jauh sekali dari rasa keadilan,” kata Darwis.

Putusan lain yang kontroversial adalah perkara permohonan praperadilan yang dimohonkan Budhi Santoso. Perkara nomor 38/Pid.Pra/2021/PN.Sby itu sebelumnya disidangkan hakim lain. Dalam perkara tersebut, Itong berduet dengan panitera pengganti Hamdan. Perkaranya sama persis dengan perkara nomor 32/Pid.Pra/ 2019/PN.Sby yang disidangkan hakim tunggal Johanis Hehamony.

Sebelumnya, hakim Johanis mengabulkan permohonan Budhi yang meminta surat penghentian penyidikan perkara (SP3) terbitan Polda Jatim dalam kasus dugaan penipuan investasi bodong PT Rimba Hijau Investasi (RHI) dengan kerugian sekitar Rp 700 juta dinyatakan tidak sah. Hakim Johanis dalam putusannya membatalkan SP3 dan meminta penyidik membuka kembali kasus itu.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : gas/edi/c18/oni

Saksikan video menarik berikut ini:

Close Ads