alexametrics

Bantah Terlibat Kasus Suap PT SGP, Itong Isnaeni: Dongeng!

21 Januari 2022, 09:26:29 WIB

JawaPos.com – Hakim Itong Isnaeni Hidayat membantah menerima suap dalam proses persidangan perkara perdata yang diadili di Pengadilan Negeri Surabaya. Dia mengklaim, yang memainkan perkara perdata PT. Soyu Giri Primedika (SGP) adalah panitera pengganti bernama Hamdan yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

“Ya memang yang tertangkap tangan itu Hamdan dan pengacaranya itu, saya nggak kenal ya,” kata Itong di Gedung Mersh Putih KPK, Jumat (21/1) dini hari.

Itong merupakan hakim tunggal dalam mengadili perkara perdata yang berkaitan dengan PT. Soyu Giri Primedika. Suap senilai Rp 140 juta yang diterima melalui Hamdan diminta pengacara bernama Hendro Kasiono untuk membubarkan PT. Soyu Giri Primedika.

Namun, Itong membantah melakukan pertemuan dengan Hendro. Dia pun mengklaim, tidak pernah mengarahkan Hamdan untuk mengurus perkara yang ditanganinya tersebut.

“Saya tidak pernah ketemu sebelumya dan hubungan apapun dan pernah memerintahkan apapun pada Hamdan,” klaim Itong.

Itong juga menuding uang senilai Rp 1,3 miliar yang disiapkan PT. Soyu Giri Primedika dalam mengurus perkara sampai ke tingkat Mahkamah Agung (MA) adalah rekayasa. Dia menyebut, tidak tahu adanya penyiapan uang miliaran rupiah tersebut.

“Tadi cerita-cerita itu seperti dongeng, saya baru tahu tadi ada uang Rp 1,3 miliar. Nggak pernah saya, tapi ya sudah lah,” cetus Itong.

Itong Isnaeni Hidayat ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama panitera pengganti, Hamdan. Sementara itu sebagai pihak pemberi yakni, Hendro Kasiono selaku pengacara dari PT. Soyu Giri Primedika (GSP).

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menjelaskan, Itong Isnaeni Hidayat selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Surabaya menyidangkan salah satu perkara permohonan terkait pembubaran PT. Soyu Giri Primedika (SGP). Diduga, Hendro Kasiono yang merupakan pengacara PT. SGP telah menyiapkan uang untuk diberikan kepada Hakim yang menangani perkara tersebut.

“Diduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara ini sekitar Rp 1,3 miliar dimulai dari tingkat putusan Pengadilan Negeri sampai tingkat putusan Mahkamah Agung,” ucap Nawawi.

Sementara itu, sebagai langkah awal realisasi dari uang Rp 1,3 miliar dimaksud, Hendro Kasiono menemuia panitera pengganti PN Surabaya, Hamdan. Dalam pertemuan itu meminta agar Hakim yang menangani perkaranya bisa memutus sesuai dengan keinginan tersangka Hendro Kasiono.

Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa proses persidangan perkaranya berjalan sesuai harapan, Hendro Kasiono diduga berulang kali menjalin komunikasi di antaranya melalui sambungan telepon dengan tersangka Hamdan dengan mengunakan istilah ‘upeti’ untuk menyamarkan maksud dari pemberian uang.

“Adapun setiap hasil komunikasi antara tersangka Hendro Kasiono dan tersangka Hamdan, diduga selalu dilaporkan oleh tersangka Hamdan kepada tersangka Itong Isnaeni Hidayat,” papar Nawawi.

Dalam kesempatan ini, lanjut Nawawi, putusan yang diinginkan oleh tersangka Hendro Kasiono di antaranya agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah Rp 50 miliar. Itong disebut bersedia menyampaikan keingin Hendro Kasiono menyatakan bersedia dengan adanya imbalan sejumlah uang.

Menindaklanjuti hal itu, sekitar Januari 2022, tersangka Itong Isnaeni Hidayat menginformasikan dan memastikan bahwa permohonan dapat dikabulkan dan meminta tersangka Hamdan untuk menyampaikan kepada tersangka Hendro supaya merealisasikan sejumlah uang yang sudah dijanjikan sebelumnya.

“Tersangka Hamdan segera menyampaikan permintaan tersangka Itong Isnaeni Hidayat kepada tersangka Hendro Kasiono dan pada 19 Januari 2022, uang diserahkan oleh tersangka Hendro Kasiono kepada tersangka Hamdan sejumlah Rp 140 juta yang diperuntukkan bagi tersangka Itong Isnaeni Hidayat,” tegas Nawawi.

Sebagai pemberi Hendro Kasiono disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sementara itu sebagai pihak penerima, Hamdan dan Itong Isnaeni Hidayat disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:


Close Ads