alexametrics
Bukan Pembebasan Bersyarat, Bukan Pula Grasi

Skema Pembebasan Ba’asyir oleh Presiden Jokowi Dipertanyakan

21 Januari 2019, 14:15:35 WIB

JawaPos.com – Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menilai keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membebaskan terpidana teroris Abu Bakar Ba’asyir tidak berdasar. Pasalnya, pembebasan Ba’asyir dilakukan bukan dengan skema pembebasan bersyarat maupun grasi, melainkan karena alasan kemanusiaan.

“Skema pembebasan yang diberikan Presiden Jokowi tersebut dipertanyakan, karena menurut keterangan dari kuasa hukum ABB, pembebasan tersebut bukanlah pembebasan bersyarat dan juga bukan grasi,” kata Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju dalam keterangannya, Senin (21/1).

Anggara menjelaskan, pembebasan warga binaan sebelum habis masa pidananya adalah melalui skema pembebasan bersyarat. Hal ini harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 dan Permenkuham Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Anggara pun menyebut pembebasan Ba’asyir juga tidak termasuk dalam opsi grasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. Sebab pihak kuasa hukum maupun Ba’asyir pribadi belum pernah mengajukan grasi kepada presiden.

“Kuasa hukum juga menjelaskan bahwa pembebasan ini juga bukan grasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi, karena narapidana ABB tidak pernah mengajukan grasi ke Presiden,” ungkap Anggara.

Bahkan, kata Anggara, pembebasan Ba’asyir tidak termasuk dalam skema lain. Misalnya, pemberian amnesti sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

“Pemberian amnesti akan menghilangkan semua akibat hukum dari tindak pidana yang dilakukan dan harus ada nasihat tertulis dari Mahkamah Agung (MA) atas permintaan Menteri Hukum dan HAM dan harus dengan pertimbangan DPR,” papar Anggara.

Kendati demikian, jika pembebasan Ba’asyir sarat akan kemanusian, ICJR mengapresiasi langkah Jokowi tersebut. Kemudian berharap Jokowi dapat mengambil langkah serupa terhadap narapidana lain.

“Seperti terhadap terpidana mati, serta tahanan yang telah lanjut usia,” pungkasnya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Muhammad Ridwan

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads
Skema Pembebasan Ba'asyir oleh Presiden Jokowi Dipertanyakan