alexametrics

Ba’asyir Bebas, Haris Sebut Kemenkumham Gagal Membina Napi

21 Januari 2019, 19:46:26 WIB

JawaPos.com – Pro-kontra terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo yang menyetujui pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir terus mengalir.

Presiden pun diminta untuk mencari formula yang tepat sebelum rencana pembebasan pengasuh Pesantren Al-Mukmin, Ngruki, Sukoharjo, itu dari Lapas Gunung Sindur, Bogor, benar-benar direalisasikan pekan ini.

Direktur Lokataru Haris Azhar mengatakan, otoritas pemasyarakatan harus mencari prosedur pemberian pembebasan bersyarat (PB) untuk Ba’asyir yang sesuai dengan alasan kemanusiaan sebagaimana pertimbangan Jokowi. “Ini karena Ba’asyir nggak mau ikrar Pancasila. Itu (mengesampingkan syarat ikrar, Red) perlu dicari legal formalnya seperti apa,” ujarnya kemarin (20/1).

Sebagaimana diberitakan, Ba’asyir menolak meneken surat tertulis yang berisi tentang ikrar setia terhadap Pancasila. Ikrar itu merupakan salah satu syarat yang harus dilengkapi para napi untuk mendapatkan PB dari otoritas pemasyarakatan.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, salah satu syarat napi terorisme untuk mendapatkan PB adalah menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI.

Menurut Haris, bukan hanya legal formal pembebasan Ba’asyir yang harus dikritisi. Melainkan juga kinerja otoritas pemasyarakatan, dalam hal ini Ditjen Pas Kementerian Hukum dan HAM. Haris menilai, institusi di bawah nakhoda Yasonna H. Laoly itu telah gagal membina para napi.

Kegagalan yang dimaksud merujuk pada penolakan Ba’asyir menandatangani ikrar Pancasila. Menurut Haris, penolakan itu menjadi indikator bahwa fungsi pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) tidak berjalan maksimal. “Tugasnya lapas kan mendidik orang untuk kembali bisa beradaptasi dengan masyarakat luas yang ada di luar,” terangnya.

Mantan koordinator Kontras itu menegaskan, kasus Ba’asyir menunjukkan bahwa lapas sejauh ini masih memprioritaskan pemidanaan fisik. “Tapi, gagal mendidik orang untuk kembali bisa beradaptasi dengan masyarakat luas yang ada di luar,” imbuhnya.

Haris pun menyarankan Presiden Jokowi untuk bersinergi terlebih dahulu dengan bawahannya sebelum mengambil kebijakan. Apalagi, kebijakan yang masih asing di kalangan masyarakat. 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (tyo/c6/agm)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua
Ba'asyir Bebas, Haris Sebut Kemenkumham Gagal Membina Napi