alexametrics

Bacakan Pleidoi, Bowo Sidik Pangarso Minta Hak Politiknya Tak Dicabut

20 November 2019, 18:40:56 WIB

JawaPos.com – Mantan anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso meminta agar hakim tak mencabut hak politiknya pasca menjalani hukuman pidana penjara. Hal ini disampaikan Bowo dalam nota pembelaan atau pleidoi pribadinya yang ia bacakan di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta, Rabu (20/11).

“Saya memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk tidak mencabut hak politik saya untuk dipilih dalam jabatan publik dengan alasan atas peristiwa-peristiwa yang didakwakan kepada saya,” kata Bowo membacakan pledoinya.

Hal ini menurutnya pantas ia dapatkan, politikus Golkar ini mengklaim tak ikut merugikan negara dari kasus yang menjeratnya tersebut.

“Karena tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, tidak ada kerugian negara, tidak ada kewenangan yang saya langgar,” imbuhnya.

Selain itu, Bowo juga mengaku sadar akar kesalahan yang telah diperbuatnya dan berharap agar kasus yang menimpanya bisa menjadi pelajaran untuknya ke depan.

“Dengan semua kejadian ini, saya menyadari kesalahan ini, maka dengan kerendahan hati saya meminta maaf, dan mengakui kejadian ini sebagai pengalaman yang tidak saya lupakan, sehingga menjadi pelajaran berharga untuk tidak terseret lagi dengan masalah serupa ini di kemudian hari,” tukas Bowo.

Dalam perkara ini, Bowo Sidik Pangarso dituntut tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider enam bulan kurungan oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa meyakini, politikus Golkar itu menerima suap sebesar dengan total Rp 2,6 miliar.

Selain itu, Jaksa pun menuntut agar Bowo membayar uang pengganti sebesar Rp 52.095.965, dengan ketentuan apabila Bowo tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan maka diganti dengan hukuman pidana penjara selama 1 tahun.

“Pidana tambahan berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun terhitung selama terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” kata Jaksa KPK saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (6/11).

Dalam pertimbangannya, Bowo diyakini jaksa menerima suap sebesar USD 163.733 dan Rp 311 juta atau senilia Rp 2,6 miliar lebih. Suap itu diterima dari Asty Winasty selaku General Manager Komersial atau Chief Commercial Officer PT Humpus Transportasi Kimia (HTK) dan Taufik Agustono sebagai Direktur Utama PT HTK.

Pemberian suap itu diterima Bowo melalui orang kepercayaannya bernama M Indung Andriani. Pemberian suap itu bertujuan agar Bowo membantu PT HTK mendapatkan kerja sama pekerjaan pengangkutan atau sewa kapal dengan PT Pupuk Indonesia Logistik (PT Pilog).

Bowo menerima commitment fee yang diberikan Asty melalui Indung. Bowo juga diyakini bersalah menerima Rp 300 juta dari Lamidi Jimat selaku Direktur Utama PT AIS.

Jaksa menyebut Lamidi meminta bantuan Bowo menagihkan pembayaran utang. PT AIS memiliki piutang Rp 2 miliar dari PT Djakarta Lloyd berupa pekerjaan jasa angkutan dan pengadaan BBM.

Akibat perbuatan itu, Bowo Sidik diyakini bersalah melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads