JawaPos Radar

Polemik Rotasi 15 Jabatan Pejabat KPK

ICW: Rotasi Tak Transparan, Pimpinan KPK Berpotensi Melanggar Hukum

20/08/2018, 14:48 WIB | Editor: Kuswandi
Adnan Topan Husodo
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo usai acara diskusi di Kedubes Inggris, Selasa (2/5) (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Rencana rotasi terhadap 15 pejabat di lingkungan internal KPK terus menimbulkan polemik dan kritik oleh sejumlah pihak. Meski panen kritik, pimpinan lembaga antirasuah ini bersikukuh akan tetap melakukan proses rotasi dan melakukan pelantikan pada (24/8) mendatang.

Koordinator Indonesia Corruption Watch, Adnan Topan Husodo mengecam sikap pimpinan KPK yang menjalankan keputusannya, dengan melakukan rotasi pejabat tanpa didasari kriteria, transparansi dan tata cara yang jelas serta akuntabel.

"Proses rotasi pejabat KPK yang tidak transparan dan akuntabel dapat berdampak pada potensi pelanggaran hukum," ungkapnya kepada wartawan, Senin (20/8).

"Pimpinan KPK melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang intinya menyebutkan bahwa organisasi KPK dijalankan berdasarkan asas transparan dan akuntabel,"jelasnya.

Tak hanya itu, keputusan ini dinilai Adnan juga berpotensi melanggar etika. Karena kebijakan rotasi dan mutasi terhadap 15 pejabat eselon II dan III tersebut melanggar Peraturan KPK RI No. 7 Tahun 2013 tentang Nilai-Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Dalam aturan a quo huruf E angka 4 tentang Kepemimpinan dijelaskan bahwa Pimpinan KPK wajib menilai orang yang dipimpinnya secara objektif berdasarkan kriteria yang jelas," imbuhnya.

Dengan tidak adanya pertimbangkan parameter kriteria yang jelas, maka kata Adnan, rotasi dan mutasi ini jelas bersifat subjektif.

"Padahal penentuan kriteria menjadi sangat penting sebagai tolak ukur kepantasan atau kepatutan seseorang yang akan menempati sebuah jabatan," tukasnya.

Selain itu, sikap yang diambil pimpinan juga mengancam independensi KPK, khususnya dalam penanganan kasus-kasus korupsi tertentu.

"Menimbulkan kecurigaan banyak pihak antara lain tentang dugaan intervensi dari pihak di luar KPK, juga membungkam sikap kritis pejabat atau pegawai di lingkungan terhadap kerja-kerja dari pimpinan KPK," tuturnya.

Di lain pihak, menanggapi ucapan Ketua KPK Agus Rahardjo beberapa waktu lalu perihal tidak perlu ikut campurnya pihal lain, menurutnya malah membuat lembaga ini anti kritik padahal itu harusnya dipandang positif.

"Direspon secara positif- sebagai bentuk kepedulian dan menjadi bahan evaluasi bukan justru ditanggapi secara negative sebagai bentuk campur tangan atau intervensi," ujarnya.

Untuk itu, ICW meminta pimpinan KPK untuk menghentikan proses rotasi, sebelum dilakukan proses yang transparan dan akuntabel. Bahkan, bila tak digubris, ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil berencana akan melaporkan pimpinan KPK ke Komisi Etik KPK.

"ICW dan Koalisi Masyarakat Sipil berencana akan melaporkan KPK ke Komisi etik KPK," tutupnya.


(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up