JawaPos Radar

Dirut PLN Diperiksa Kasus Suap PLTU Riau-1

Sofyan Bantah Soal Pertemuan dengan Tersangka PLTU Riau di Kediamannya

20/07/2018, 18:10 WIB | Editor: Kuswandi
Sofyan Basir
Dirut PLN Sofyan Basir usai diperiksa KPK, Jumat (20/7) (Intan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Direktur Utama PLN, Sofyan Basir rampung menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus suap pengadaan PLTU Riau-1 yang melilit Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih. Sofyan yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo diperiksa sekitar tujuh jam lamanya. 

"Ditanya mengenai tugas saya, kewajiban saya, fungsi saya sesuai dengan fungsi Dirut. Ya saya jelaskan masalah kebijakan dan lain sebagainya," ungkapnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (20/7).

Sofyan mengungkapkan jika dirinya pernah bertemu dengan Eni dan Johannes di beberapa kesempatan. Namun, saat ditanyai apa pernah melakukan pertemuan dengan kedua tersangka di kediamannya untuk membahas proyek PLTU Riau-1, Sofyan enggan berkomentar lebih lanjut.

"Nggak ada, nggak tahu. Tanya penyidik, kita nggak berhak," tuturnya.

Yang pasti menurut Sofyan, penunjukkan Blackgold Natural Resources diserahkan kepada salah satu anak perusahaan PLN yakni PJB Indonesia.

"Begini, ada kebijakan yang dikeluarkan oleh PT kepada PJB. Ya, Memang itu ketentuannya. Penugasan," tukasnya.

Sebelumnya, Sofyan Basyir menuturkan PLTU Riau-1 yang memiliki kapsitas 2x300 MW itu merupakan bagian dari proyek 35.000 MW. Proyek bernilai USD 900 juta atau setara Rp 12,6 triliun (kurs Rp 14.000). Itu diperoleh Samantaka yang merupakan anak perusahaan Blackgold Natural Resource Ltd dan konsorsium lewat penunjukkan langsung.

“Yang nego kan si konsorsium nego sama kami. Nah, Insya Allah untuk proses dan progres kita akan laksanakan seprofesional mungkin,” kata Sofyan di kantornya, Jakarta, Senin (16/7).

Selanjutnya, Sofyan menegaskan, kasus yang terjadi antara Blackgold dengan Eni Saragih bukan menjadi lingkup PLN. Dia beralasan masalah konsorsium sudah berada di luar lini PLN maupun PJB.

"Kalau ada masalah di konsorsium kita gak bisa dalami. Karena kami urusannya sama anak usaha kami. Konsorsium dan pihak asing (legislatif) itu satu bagian sendiri," katanya.

BlackGold Natural Resources memanfaatkan cadangan sebesar 3,5 juta ton batubara per tahun untuk proyek Pembangkit Listrik Ranjau Mulut Riau-1. Cadangan tersebut memberi harapan dilanjutkannya rencana pemasokan batubara ke proyek Riau-1.

Blackgold merupakan perusahaan pertambangan batubara yang fokus pada Indonesia yang menargetkan Indonesia dengan pesat. Saat ini, Blackgold melalui anak perusahaannya, PT Samantaka Batubara, memiliki konsesi batu bara untuk area seluas 15.000 hektar, dan memiliki lebih dari 500 juta ton sumber daya batu bara.

Sebagai informasi, KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu Eni Maulani Saragih (EMS) yang merupakan anggota Komisi VII DPR RI sebagai pihak penerima dan Johannes Buditrisno Kotjo (JBK) yang merupakan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited sebagai pihak pemberi.

Dalam kasus ini, sebagai anggota DPR RI Eni disebut menerima komitmen fee sebanyak Rp 4,8 miliar dari Johannes yang merupakan pihak swasta. Penerimaan ini dilakukan sebanyak empat kali dengan nominal yang berbeda dan yang terakhir penerimaan uang oleh Eni sebesar Rp 500 juta. Uang tersebut kemudian disita dan dijadikan alat bukti oleh penyidik KPK.

Sebagai pihak penerima, Eni kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up