Bos PLN Sofyan Basir Penuhi Panggilan KPK

20/07/2018, 11:09 WIB | Editor: Estu Suryowati
Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir tiba di gedung KPK, Jumat (20/7). Ia akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo. (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sedianya, Sofyan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka dugaan tindak pidana korupsi pada proyek PLTU Riau-1 Johannes Budisutrisno Kotjo.

Sofyan tiba di Gedung Merah-Putih KPK sekitar 09.55 WIB. Dia berjalan dari depan gedung dan langsung masuk bersama beberapa orang.

Sofyan tak banyak bicara saat diberondong pertanyaan oleh awak media. Mengenakan kemeja putih lengan panjang dipadu celana hitam, Sofyan hanya mengatakan, dirinya diperiksa sebagai saksi.

"Diperiksa sebagai saksi ya," kata dia singkat, Jumat (20/7).

Sekadar informasi, KPK sempat mengeledah kediaman Sofyan dan kantor PLN beberapa waktu lalu. Penggeledahan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek PLTU Riau-1.

Sebelumnya, lembaga yang dipimpin oleh Agus Rahardjo Cs ini telah menggeledah beberapa tempat di antaranya ruang kerja dan rumah anggota DPR RI dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih, kantor dan apartemen pernah saham Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo, dan kantor PJB Indonesia.

Dari penggeledahan tersebut penyidik menemukan beberapa barang bukti. Di antaranya yakni CCTV, dokumen yang berkaitan dengan kasus ini, alat komunikasi, dan barang bukti elektronik.

Kasus ini bermula saat KPK menduga Eni dan kawan-kawan menerima uang sebesar Rp 500 juta. Uang tersebut merupakan bagian dari komitmen fee 2,5 persen dari nilai proyek yang akan diberikan terkait kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Penerimaan kali ini diduga merupakan penerimaan keempat dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo kepada Eni. Total suap yang diterima setidak-tidaknya senilai Rp 4,8 miliar.

Pemberian pertama pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar, kedua Maret 2018 sebesar Rp 2 miliar dan ketiga 8 Juni Rp 300 juta. Uang tersebut diduga diberikan melalui staf dan keluarga.

Diduga peran Eni adalah untuk memuluskan proses penandatanganan kerja sama proyek PLTU Riau-1. Saat ia ditangkap tangan, KPK juga mengamankan barang bukti yakni uang sebesar Rp 500 juta dan dokumen tanda terima.

Sebagai pihak penerima, Eni Maulani Saragih disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi