JawaPos Radar

Pimpinan Komisi V DPR Akui Usulkan Pembangunan Jalan di Maluku

20/07/2016, 18:53 WIB | Editor: Ilham Safutra
Pimpinan Komisi V DPR Akui Usulkan Pembangunan Jalan di Maluku
Ilustrasi (dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena mengakui pernah mengusulkan program aspirasi berupa pembangunan jalan di Maluku Tengah kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR).

Michael mengaku usulan tersebut lantaran daerah itu merupakan tanah kelahirannya.

Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, dia mengusulkan pelebaran jalan di Kecamatan Saparua, Maluku Tengah. Padahal, Michael merupakan anggota dewan asal daerah pemilihan (dapil) Papua Barat. ‎

"Karena itu daerah kelahiran saya, maka saya usulkan. Selama ini jalan Saparua tidak tertangani. Kalau bisa tempat kelahiran saya bisa usulkan supaya dianggarkan di APBN," kata Michael dalam sidang terdakwa mantan Anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (20/7).

Sebagaimana diketahui, hari ini empat pimpinan komisi V DPR hadir sebagai saksi dalam sidang Damayanti.

Selain Michael, turut hadir Farry Djami Francis (Gerindra), Mohamad Toha (PKB), dan Yudi Widiana Adia (PKS).

Meski demikian, Michael mengaku tidak mengetahui apakah program yang diusulkannya itu disetujui atau tidak oleh Kemen-PUPR. Dia mengatakan, kewenangannya hanya sebatas mengusulkan saja.  

Menurut dia, proses pengajuan program aspirasi itu berlangsung terbuka dalam rapat kerja bersama pihak kementerian.

"Disetujui atau tidak itu kewenangan Kementerian PUPR," ujar dia.

Hal senada juga diakui Ketua Komisi V DPR Farry Djami Francis. Anggota dewan asal dapil Nusa Tenggara Timur itu pun mengaku pernah mengusulkan program aspirasi di Maluku berupa program sumber daya air ke Ditjen Bina Marga Kemen-PUPR. Usulan itu diajukan usai mengikuti kunjungan kerja bersama sejumlah anggota komisi V DPR ke Maluku.

Namun, politikus Partai Gerindra itu mengaku tidak mengawal usulan tersebut apakah disetujui Kemen-PUPR atau tidak.

"Sampai saat ini belum tahu," ujar Farry.

Sementara itu, Yudi Widiana dan Mohamad Toha mengaku tidak mengusulkan program aspirasi di Maluku kepada Kemen-PUPR.

"Tidak (mengusulkan). Karena ingin mengusulkan di dapil sendiri," kata Toha.

Sebelumnya, Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengatakan bahwa mengusulkan aspirasi merupakan bagian dari tugas anggota dewan. Sesuai Pasal 11 dan 12 UU MD3, anggota dewan bertanggungjawab terhadap daerah pemilihan (dapil) dan konstituennya. ‎

"Mekanisme tugas anggota dewan dapat dilakukan dalam konteks membawa aspirasi dapilnya bisa kunjungan kerja, rapat kerja, RDP," kata Win yang juga dihadirkan sebagai saksi. ‎

Dalam dakwaan Damayanti, sejumlah anggota komisi V DPR menyalurkan program aspirasinya ke dalam kegiatan proyek infrastruktur di Maluku. Program tersebut kemudian diusulkan ke Kemen-PUPR untuk dianggarkan dalam APBN 2016.

Namun, di antara yang programnya disetujui adalah Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, dan Musa Zainuddin.

Mereka disebut menerima uang suap miliaran rupiah dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama (WTU) Abdul Khoir. Tujuannya, agar mengupayakan PT WTU sebagai pelaksana proyek pembangunan di Maluku tersebut. (put/jpg)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up