JawaPos Radar | Iklan Jitu

KPK Terima Pengembalian Duit Suap Rp 5,47 M dari Puluhan DPRD Sumut

20 Juni 2018, 16:01:32 WIB | Editor: Kuswandi
Febri Diansyah
Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut sebanyak 30 orang tersangka kasus suap yang melibatkan anggota dan mantan anggota DPRD Sumut telah mengembalikan duit rasuah yang diterimanya dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho. Hingga kini, total uang yang dikembalikan mencapai sekitar Rp 5,47 Miliar. 

"Sekitar Rp 5,47 Miliar telah dikembalikan. Pengembalian dilakukan oleh lebih dari 30 anggota DPRD Sumut," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah kepada awak media, Rabu (20/6).

Kini, menurut Febri, uang tersebut sudah disita dan dimasukkan ke rekening lembaga antikorupsi untuk sementara waktu demi kepentingan bukti.

Sementara itu, terkait perkembangan penyidikan kasus ini, mantan aktivis antikorupsi ini menuturkan jika pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi sekitar 200 orang.

Dalam kasus ini lembaga antikorupsi juga sudah menetapkan 50 orang anggota DPRD Sumut menjadi tersangka.

Maka dari itu, kata Febri, bentuk korupsi masal yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan dan penegak hukum baik di daerah atau di pusat memiliki daya rusak besar. Karena itu, kesadaran dari semua pihak terkait sangat dibutuhkan.

Untuk itu, Febri kembali mengimbau agar kejadian yang melibatkan 50 Anggota DPRD Sumut sudab menjadi tersangka agar tidak terulang di daerah lain atau di Sumut.

"Kami harap dipahami dengan baik agar kejadian sama tidak terulang, baik untuk seluruh penyelenggara daerah di Sumut ataupun daerah lain," jelasnya.

Sekadar informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya kembali menetapkan tersangka terhadap 38 Anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019. Mereka ditetapkan tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam bentuk penerimaan suap dari Gubernur Sumut kala itu Gatot Pujo Nugroho.

Puluhan anggota DPRD tersebut kata Agus, ditetapkan tersangka karena menerima fee masing-masing senilai Rp 300 - Rp 350 juta. Uang tersebut diberikan Gatot Pujo Nugroho terkait pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumut.

Atas perbuatannya tersebut, 38 Anggota DPRD Provinsi sumut periode 2009-2014 dan/atau 2014-2019 disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 64 ayat (1) dan pasal 55 ayat (1) ke (1) KUH Pidana. Atas serangkaian pasal yang disematkan, puluhan anggota DPRD Sumut tersebut terancam hukuman 20 tahun penjara.

Sebelumnya, KPK juga telah memproses 12 unsur pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2004-2009 dan/atau 2014- 2019 dalam dua tahap, yaitu: tahap pertama pada 2015, KPK menetapkan 5 unsur pimpinan DPRD Sumut sebagai tersangka. Lalu, tahap kedua pada 2016, KPK menetapkan 7 Ketua Fraksi DPRD Sumut sebagai tersangka.

Sedangkan, terhadap Gubernur Sumut dalam kasus ini (di luar sangkaan lainnya) telah divonis bersalah berdasarkan Putusan PN Tipikor Medan Nomor: 1004/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Mdn tanggal 9 Maret 2017. Dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda Rp.250.000.000, subsidair 6 (enam) bulan.

Atas putusan tersebut, Gatot kemudian mengajukan banding. Putusan banding pada Mei 2017 menguatkan putusan PN. Dan Pada Juli 2017 jaksa eksekutor pada KPK telah mengeksekusi Gatot ke Lapas Sukamiskin, Bandung Jawa Barat untuk menjalani pidananya.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up