JawaPos Radar

Mantan Wali Kota Depok Diduga Korupsi Kasus Pembebasan Lahan

20/04/2018, 13:10 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Mantan Wali Kota Depok Diduga Korupsi Kasus Pembebasan Lahan
Mantan Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail sesaat usai menjelani pemeriksaan di Unit Tipikor Satreskrim Polresta Depok, kamis (19/4/18). (Junior/Radar Depok/ Jawa Pos Group)
Share this

JawaPos.com - Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Mantan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi ditengarai erat kaitannya dengan pembebasan lahan Jalan Nangka tahun 2015-2016. Kala itu, menjelang turunnya Nur Mahmudi sebagai orang nomor satu di Depok.

Menurut AI, salah satu pemilik lahan yang tanahnya sudah dibayarkan Panitia Pembebasan Tanah (P2T) Pemerintah Kota Depok. Rumahnya dibayarkan per meter senilai Rp 5.245.000, dari total luas tanahnya 107 meter persegi. Tapi yang dibayarkan 46 meter persegi untuk dibayarkan dalam proyek tersebut.

“Total saya dapet kurang lebih Rp 241.270.000 karena yang kena buat pelebaran hanya 46 meter,” kata pria yang menjabat sebagai ketua lingkungan setempat seperti dikutip Radar Depok (Group Jawa Pos).

Tak hanya rumahnya saja, ada sedikitnya 17 bidang mulai dari ujung Jalan Nangka yang berbatasan dengan Jalan Raya Bogor. Hingga dekat pabrik minuman dalam kemasan yang telah dibayarkan pembayaran ganti ruginya.

“Dari ujung udah dibayar, dan variatif tergantung bentuk bangunannya. Kalau yang bangunannya tingkat, harganya lebih tinggi mencapai Rp 11 juta per meter, sedangkan lahan kosong kurang lebih Rp 5,5 juta per meter,” beber pria berjenggot tersebut.

AI mengaku, merelakan tanahnya tersebut, selain tergiur dengan nominalnya juga karena Dinas PUPR (dahulu Dinas BMSDA) Kota Depok, membujuknya untuk mengentaskan macet yang kerap terjadi di jalan itu.

“Dulu bilangnya buat pelebaran jalan karena sering macet. Kalau buat kepentingan umum, kenapa nggak sih, apalagi nominalnya juga lumayan,” beber dia.

(jpg/ce1/eve/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up