alexametrics

Dugaan Korupsi Pengadaan Pesawat ATR 72-600 Garuda Disidik Kejagung

Indikasi Rugikan Negara Rp 3,6 T
20 Januari 2022, 14:30:12 WIB

JawaPos.com – Kejaksaan Agung (Kejagung) meningkatkan status penanganan kasus dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ke tahap penyidikan. Bahkan, bukan hanya dugaan korupsi pengadaan dan sewa pesawat ATR 72-600 sebagaimana dilaporkan Menteri BUMN Erick Thohir, Korps Adhyaksa juga melangkah membidik ke pesawat Bombardier.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin yang mengumumkan penyidikan kasus tersebut kemarin (19/1) sore menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan perkara. ”Ada beberapa pengadaan, kontrak, pinjam, atau apa pun, nanti kami masih akan kembangkan,” ujarnya.

Meski belum detail, Burhan (panggilan Sanitiar Burhanuddin) sudah menyebut nama beberapa perusahaan besar bidang penerbangan. ”Mulai ATR, Bombardier, kemudian Airbus, Boeing, hingga Rolls-Royce. Kami akan kembangkan. Kami akan tuntaskan,” kata dia.

Dalam penyidikan kasus tersebut, Kejagung akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, KPK sudah lebih dulu menangani kasus korupsi di Garuda. Eks Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Emirsyah Satar bahkan sudah dinyatakan bersalah dan dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Berdasar penyidikan Kejagung sejauh ini, kerugian keuangan negara dalam kasus yang dilaporkan Erick muncul di era Emirsyah menjabat Dirut maskapai pelat merah tersebut.

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah menambahkan, kerugian keuangan negara ketika Emir menjabat Dirut Garuda memang sudah diungkap KPK. Namun, Kejagung menemukan bahwa kerugian keuangan negara masih terjadi. ”Oleh karena itu, jaksa agung perintahkan kepada kami untuk melakukan penyidikan,” imbuhnya.

Penyidikan tersebut dilakukan untuk melihat secara lebih jelas pihak yang harus mempertanggungjawabkan kerugian keuangan negara itu. ”Di luar yang sudah ditetapkan oleh KPK dan bagaimana kerugian itu bisa kami upayakan untuk bisa dikejar,” jelas Febrie. Selain proses hukum, Kejagung ingin pemulihan aset negara atas kerugian tersebut diupayakan secara maksimal.

Editor : Ilham Safutra

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads