alexametrics

KPK Cegah Bupati Solok Selatan ke Luar Negeri

19 November 2019, 15:38:11 WIB

JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan surat pencegahan ke luar negeri kepada Ditjen Imigrasi atas nama Bupati Solok Selatan nonaktif, Murni Zakaria dan pemilik PT Dempo Bangun Bersama, Muhammad Yamin Kahar. Keduanya merupakan tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok Selatan.

“KPK mengirimkan surat ke imigrasi tentang pelarangan ke luar negeri terhadap dua tersangka dalam kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok Selatan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Selasa (19/11).

Keduanya dicekal selama enam bulan ke depan terhitung sejak 8 November 2019. Tindakan itu dilakukan guna memudahkan penanganan perkara kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok Selatan.

Dalam perkara ini, Muzni diduga kuat telah menerima uang sebesar Rp 460 juta dari Kahar. Uang itu merupakan suap guna memuluskan proyek di Solok Selatan. Pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk uang sejumlah Rp 410 juta dan Rp 50 juta dalam bentuk barang.

Selain itu, Muzni diduga meminta uang kepada Kahar melalui anak buahnya yang menjabat sebagai Kasubag Protokol Pemkab Solok Selatan, yakni sebesar Rp 60 juta. Bahkan, dalam proyek pembangunan Masjid Agung Solok Selatan, Kahar juga memberikan suap kepada anak buah Muzni sebesar Rp 315 juta.

Jika dijumlah, Yamin Kahar telah mengeluarkan Rp 775 juta untuk suap sejumlah proyek di Solok Selatan dengan rincian Rp 460 juta diserahkan kepada Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria dan Rp 315 untuk anak buah Muzni.

Atas perbuatannya, Muzni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Muhammad Yamin Kahar dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads