alexametrics

Kementerian BUMN Imbau Dirut Jasa Marga Penuhi Panggilan KPK

19 November 2019, 18:46:40 WIB

JawaPos.com – Kementerian BUMN telah meminta Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Desi Arryani untuk memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kementerian telah menerima surat dari KPK perihal mangkirnya Desi dalam panggilan pemeriksaan terkait kapasitasnya sebagai Kepala Divisi III PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

“Surat KPK kemarin masuk, langsung kami proses dan sampaikan (surat) ke Jasa Marga,” kata Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di Kementerian BUMN, Selasa (19/11).

Arya menyampaikan bahwa pihaknya menghargai pemanggilan oleh KPK tersebut. Dia juga menyampaikan hingga kini pihak kementerian belum ada rencana mengganti Desi dan masih dalam proses evaluasi.

Surat dari KPK untuk Kementerian BUMN tersebut pada intinya mengenai ketidakhadiran Desi yang telah dipanggil KPK sebanyak dua kali. Dia sedianya diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi pelaksanaan pekerjaan subkontraktor fiktif pada 14 proyek yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, surat tersebut sengaja dikirimkan ke Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran agar dapat memberikan arahan pada seluruh pejabat.

“Posisi saksi ini adalah Direktur Utama salah satu BUMN dan tentu saja pihak Kementerian BUMN ini kan punya komitmen yang cukup serius untuk mendukung pemberantasan korupsi jadi kami perlu menyampaikan informasi itu agar ada keseriusan yang lebih untuk bisa bersikap kooperatif dan juga hadir dalam proses pemeriksaan,” terang Febri.

Oleh karena itu, KPK mengimbau Desi untuk koperatif dengan menghadiri pemeriksaan dan menjelaskan yang diketahuinya mengenai sengkarut kasus korupsi ini. Ditegaskan, memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik merupakan kewajiban hukum.

“Sikap kooperatif itu perlu kita tunjukkan pada publik. Jangan sampai institusi-institusi publik apalagi di level kementerian menunjukkan contoh yang tidak baik dalam hal kepatuhan hadir memenuhi panggilan penyidik karena itu diatur dalam KUHAP hadir itu merupakan kewajiban,” pungkasnya.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads