alexametrics

KPK Sudah Minta Imigrasi Cegah Menteri Imam Nahrawi Sejak 23 Agustus

19 September 2019, 12:16:13 WIB

JawaPos.com – Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah mencegah Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi untuk bepergian ke luar negeri. Pencegahan itu dilakukan sejak Agustus 2019 lalu, sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Imam sebagai tersangka.

“Sudah lama dari sejak 23 Agustus, KPK sudah mengajukan pencegahan,” kata Kasubbag Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Sam Fernando saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (19/9).

Sam menuturkan, pencegahan untuk bepergian ke luar negeri itu dilakukan untuk enam bulan ke depan. “Iya (dicegah) untuk enam bulan,” ucap Sam.

Sebelumnya, KPK menetapkan Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus suap dana hibah KONI. Lembaga rasuah yang masih dipimpin oleh Agus Rahardjo itu menduga Imam Nahrawi menerima total commitment fee sebesar Rp 26,5 miliar.

Selain Menpora Imam, KPK juga menjerat Asisten Pribadi Menpora Miftahul Ulum (MIU). Ulum merupakan perantara suap untuk Imam, namun Ulum terlebih dahulu mendekam di tahanan KPK.

Melalui Ulum, KPK menduga politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu telah menerima uang sejumlah Rp 14,7 miliar. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam juga meminta uang sejumlah total Rp 11,8 miliar.

“Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26,5 miliar tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (18/9).

Menurut Alex, penerimaan total Rp 26,5 miliar ini terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora. Fakta ini muncul dalam proses persidangan, sebab KPK sebelumnya telah menjerat Sekjen KONI Ending Fuad Hamidy, Bendahara KONI Johnny E Awuy dan Deputi IV Kemenpora Mulyana.

“Pada proses persidangan telah muncul dugaan penerimaan oleh pihak lain di Kemenpora  Tahun Anggaran 2014 2018. Penerimaan tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadinya, melalui asisten pribadinya,” jelas Alex.

Namum secara tegas, Imam membantah menerima uang senilai Rp 26,5 miliar terkait suap dana hibah KONI. Imam meminta KPK untuk membuktikannya.

“Tentu pada saatnya tentu harus kita buktikan bersama-sama karena saya  tidak seperti yang dituduhkan, kita akan mengikuti sepeti apa di Pengadilan,” ujar Imam di kediamannya di Kompleks Menteri Widya Chandra, Jakarta, Rabu (18/9).

Mantan Sekjen PKB itu juga memastikan dirinya akan patuh pada proses hukum yang berlaku. Karena semua pihak harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Terkait akan mengajukan upaya hukum praperadilan atau tidak, Imam tidak menjawab dengan tegas. Menurutnya, dia belum membaca secara lengkap soal penyematan status tersangka terhadap dirinya.

“Saya belum membaca apa yang di sangkakan, karenanya yang pasti semua proses hukum harus kita ikuti karena negara hukum, dan sekali lagi saya saya jangan ada unsur unsur di luar hukum,” tukas Imam.

Atas perbuatannya, Imam dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPJuncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads