JawaPos Radar

Dinilai Ada Kejanggalan di Kasus SAT, IBI Sampaikan Ini

19/09/2018, 00:28 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT)
SAT menjadi terdakwa dalam dugaan kasus korupsi penyalahgunaan penyaluran dana BLBI. (Fedrik/Jawa Pos)
Share this image

JawaPos.com - Mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) dituntut hukuman penjara 15 tahun ditambah denda Rp 1 milyar subsider enam bulan kurungan. Tuntutan itu dibacakan oleh Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, Chairman InfoBank Institute (IBI) Eko B Supriyanto menilai, tuntutan JPU KPK tersebut janggal. Untuk itu, dirinya meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor diminta lebih mengedepankan aspek keadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia.

"Melihat fakta-fakta yang muncul di persidangan, majelis hakim semestinya memutuskan dengan jernih, tidak tunduk pada tekanan publik, termasuk bila harus membebaskan SAT dari hukuman," kata Eko dalam keterangannya, Selasa (18/9).

Lebih lanjut Eko menuturkan, terdapat sejumlah kejanggalan dalam persidangan kasus SAT di Pengadilan Tipikor karena beberapa fakta hukum justru tidak memperkuat tuduhan jaksa KPK.

Beberapa kejanggalan tersebut antara lain, salah satunya soal masalah kerugian negara. Diketahui, ketika BPPN dibubarkan maka hak tagih beralih ke Kementerian Keuangan. Saat itu BPPN telah menyerahkan hak tagih atas aset BDNI senilai Rp 4,8 T pada 2004, namun kemudian aset tersebut dijual oleh Menteri Keuangan pada 2007 senilai Rp 220 M.

"Jadi yang menjual aset tersebut bukan SAT ketika menjadi Ketua BPPN, melainkan Menteri Keuangan saat itu," ujarnya.

Salain itu, papar Eko, tidak ditemukan adanya gratifikasi atau penerimaan uang baik dirinya maupun keluarganya ataupun Operasi Tangkap Tangan (OTT). "setahu saya faktanya tidak dituduhkan menerima gratifikasi," katanya.

Diketahui, dalam persidangan itu, SAT dinilai telah memperkaya orang lain atau korporasi atas penerbitan surat keterangan lunas (SKL) terhadap pemegang saham (PS) Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) sebagai penerima Bantuan Likuditas Bank Indonesia (BLBI).

SAT dianggap melanggar Pasal 2 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Penerbitan SKL oleh Syafruddin dinilai jaksa merupakan perbuatan melawan hukum karena pada proses penyelesaian BLBI telah terjadi misrepresentasi oleh pemegang saham mayoritas BDNI, Sjamsul Nursalim (SN).

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up