JawaPos Radar

Sidang BLBI, Terungkap Yusril Pernah Sebut Kepala BPPN Bisa Dipidana

19/07/2018, 17:29 WIB | Editor: Kuswandi
Yusril
Yusril Ihza Mahendra (Ridwan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Tim jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada persidangan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan terdakwa mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung membacakan transkrip Yusril Ihza Mahendra yang pernah menyebut, pegawai BPPN hingga tingkat pimpinan dapat dituntut secara hukum jika melakukan kekeliruan.

Hal itu disampaikan Yusril saat menjabat Menteri Kehakiman era Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputeri dalam sidang kabinet di Istana Negara pada 11 Februari 2004. Kebetulan, Yusril juga merupakan pengacara dari Syafruddin dalam perkara penerbitan SKL BLBI.

Dalam rekaman itu, Yusril mengatakan, ia sependapat dengan Kapolri Dai Bachtiar, tanggung jawab BPPN secara institusional tidak selesai begitu saja meski telah dibubarkan. Saat itu Yusril mengatakan, BPPN mulanya dibentuk dalam keadaan darurat dan diberikan kewenangan yang luar biasa.

"Pendapat saya hampir sama dengan Pak Dai Bachtiar bahwa tanggung jawab institusional dari BPPN itu tidaklah selesai begitu saja, walaupun indikasinya telah dibubarkan," kata Jaksa Kiki Ahmad Yani membacakan transkrip rekaman ucapan Yusril di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis, (19/7).

Jaksa Kiki melanjutkan, saat itu Yusril menuturkan kalau mantan pegawai BPPN bisa dituntut secara pidana ke pengadilan. Apalagi, saat itu kepolisian dan kejaksaan juga telah menyelidiki dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para pegawai, staf, maupun konsultan yang disewa oleh BPPN.

"Mungkin juga pimpinan BPPN di masa-masa yang lalu yang disangka terlibat dalam satu tindak pidana itu tidak bisa dihilangkan sama sekali, walapun kita tahu bahwa pembentukan BPPN itu sangat darutat dan punya kewenangan-kewenangan luar biasa, tapi tidak berarti bahwa pegawai eks BPPN itu punya hak imunitas untuk bisa dituntut secara pidana ke pengadilan, itu saya kira penegasan itu penting," ujar Yusril saat itu.

Melalui rekaman pernyataan Yusril itu, jaksa kemudian mengonfirmasi hal tersebut kepada Menteri Keuangan periode 2001-2004, Boediono yang dihadirkan sebagai saksi untuk Syafruddin. Boediono yang juga turut hadir dalam sidang kabinet itu pun tidak membantah soal itu.

"Kalau itu dokumen tertulis, saya kira saya menerima (benar)," ucap Boediono.

Dalam perkara ini, Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) didakwa kasus SKL BLBI. Kasus berawal pada Mei 2002, Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Namun pada April 2004 Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres nomor 8 tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai Presiden. Syafruddin diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun

Dalam kasus ini, Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up