Mantan Menkeu Akui Pemberian SKL BLBI Sesuai Prosedur

19/07/2018, 22:47 WIB | Editor: Dimas Ryandi
Boediono, dihadirkan oleh tim jaksa penuntut umum KPK atas kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) 2001-2004. (JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Mantan Wakil Presiden Boediono hadir dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Mantan pendamping Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menjadi saksi dalam sidang perkara korupsi pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang membelit terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku mantan Ketua BPPN, Kamis (19/7).

Boediono, dihadirkan oleh tim jaksa penuntut umum KPK atas kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) 2001-2004. Selain itu hadir juga Todung Mulya Lubis selaku Tim Bantuan Hukum (TBH) Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK).

Dalam persidangan, Boediono menyampaikan, KKSK dan BPPN sempat menggelar rapat soal pemberian SKL bagi Sjamsul Nursalim atau BDNI. Saat itu Komite KKSK menyetujui bahwa telah memenuhi beberapa syarat di antaranya dari sisi finansial dengan adanya audit due diligence, FGD, dan lainnya serta dari sisi hukum.

"Ada audit BPK disampaikan dalam rapat komite dan diusulkan ke BPPN untuk diberikan SKL," kata Boediono menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum KPK.

Dari hal tersebut, Komite KKSK menilai semuanya telah terpenuhi. Karena, lanjut Boediono, Komite melihat syarat-syarat aspek finansial dan hukum dipenuhi. "Saya sebagai salah satu KKSK yang tidak keberatan memang syarat-syarat ini terpenuhi karena BPPN punya kewenangan terbitkan SKL," ujarnya. 

Sedangkan saat jaksa penuntut umum menanyakan lebih jauh apakah kemudian diterbitkan SKL bagi yang bersangkutan, Boediono mengaku hanya melihat surat tembusan kepada anggota KKSK dan instansi lainnya. "Mengenai hal ini ditandatangani kepala BPPN," ujarnya. 

Sedangkan saat tim kuasa hukum menyoal tentang surat 117/MK06, Boediono selaku Menko Perekonomian menanggapi hasil audit BPK tahun 2006 di mana BPK menyampaikan 12 audit, Boediono mengakuinya namun mengatakan tidak mempunyai salinan surat itu. Sedangkan soal audit, itu diberikan kepada Menkeu.

Ahmad Yani selaku kuasa hukum terdakwa Syafruddin pun membacakan audit BPK tahun 2006 yang intinya, BPK berpendapat bahwa SKL itu layak diberikan kepada pemegang saham BDNI karena sudah menyelesaikan seluruh kewajiban yang disepakati dalam perjanjian MSAA dan perubahan-perubahannya serta sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan Inpres 28/2002.

Boediono selaku Menko Perekonomian mengaku tidak menerima laporan BPK tersebut. Sedangkan saat menghadapi hak interplasi di DPR soal masalah ini pada tahun 2008, Boediono mengaku hanya memberikan pengantar. "Detailnya angka-angka Menkeu yang sampaikan," ujarnya.

Yani kemudian menanyakan apakah DPR tidak meningkatkan masalah ini ke hak angket atau hak menyampaikan pendapat. "Seingat saya sampai interplasi dan DPR sampaikan sikap," kata Boediono. 

Sementara saksi Todung Mulya Lubis mengungkapkan, bahwa TBH KKSK tidak pernah merekomendasikan bahwa hutang petambak harus ditagihkan kepada pemegang saham (PS) BDNI dalam hal ini Sjamsul Nursalim.

TBH sendiri hanya membuat laporan yang bisa dijadikan salah satu pertimbangan untuk KKSK dalam mengambil keputusan. "Kami sebagai TBH hanya sampaikan pendapat hukum dan sampaikan laporan," ujarnya. 

Todung sendiri membenarkan bahwa dalam BAP-nya, selaku TBH pernah menyarankan kepada KKSK jika Sjamsul Nursalim tidak kooperatif, maka pemerintah dalam hal ini BPPN bisa menempuh gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan pailit di pengadilan niaga, serta upaya hukum penyerahan penaguhan hutang dan seterusnya yang masuk ranah perdata bukan pidana.

Terdakwa Syafruddin ketika dikonfirmasi wartawan usai sidang menjelaskan, Sjamsul Nursalim belum sepenuhnya menyelesaikan kewajibannya membayar kekurangan Rp 428 miliar dan penyerahan 12 perusahaan, termasuk Dipasena. Namun persoalan tersebut, kata Syafruddin bisa diselesaikan saat dia menjabat sebagai Ketua BPPN.

Menanggapi pernyataan Syafruddin, Kuasa Hukum Sjamsul Nursalim (SN), Otto Hasibuan yang dikonfirmasi secara terpisah mengkoreksi pernyataan Syafruddin tersebut.

Menurut Otto, kliennya telah menyelesaikan seluruh kewajibannya pada tanggal 25 Mei 1999, sehingga pemerintah pada saat itu memberikan release and discharge yang diperkuat dengan akta notaris Letter of Statement. 

"Penyelesaian kewajiban SN pada tanggal 25 Mei 1999 telah dikonfirmasi dalam Laporan Audit BPK tahun 2002," ujar Otto. 

Adapun pembayaran senilai Rp 428 miliar yang dilakukan SN pada masa SAT menjadi Ketua BPPN adalah dalam rangka penukaran atas deposito group yang sebelumnya telah diterima dan diperhitungkan sebagai bagian dari pembayaran Rp 1 trilIun.

Sedangkan, lanjut Otto, penguasaan pihak SN atas kepemilikan perusahan-perusahaan yang telah diserahkan pada tanggal 25 Mei 1999 kepada BPPN melalui TSI adalah didasarkan atas Perjanjian Pengurusan Perusahaan Akuisisi tertanggal 25 Mei 1999, dimana pihak SN ditunjuk melakukan pengelolaan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut untuk kepentingan BPPN.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi