JawaPos Radar

JPU KPK Cecar Boediono Soal Penghapusan Utang Sjamsul Nursalim Rp2,8 T

19/07/2018, 15:26 WIB | Editor: Kuswandi
Boediono
Boediono saat bersaksi untuk terdakwa SAT dalam perkara Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap penerima obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (19/7). (Issak Ramadhan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Tim Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Boediono terkait keputusan rapat terbatas (Ratas) pada Februari 2004 yang membahas mengenai penghapusbukuan (write off) obligor Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), Sjamsul Nursalim sebesar Rp2,8 triliun.

Pada awalnya, mantan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) mengaku lupa saat jaksa menanyakan soal usulan penghapusbukuan sebesar Rp2,8 triliun. Usulan itu muncul dari Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung saat Ratas di Istana pada Februari 2004.

"Persetujuan begitu itu tentu ada semacam kesimpulan, (tapi) saya tidak ingat akhir rapat itu ada kesimpulan atau tidak," kata Boediono saat bersaksi untuk terdakwa Syafruddin di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (19/7).

Tak puas akan jawaban Boediono, kemudian tim Jaksa menampilkan notulensi hasil ratas di Istana Negara. Dalam notulensi yang ditampilkan tim Jaksa, hasil ratas itu belum menyepakati keputusan untuk menghapusbukukan utang Sjamsul Nursalim sebesar Rp2,8 triliun.

Boediono pun menjelaskan bahwa memang belum ada keputusan untuk menghapusbukukan utang Sjamsul Nursalim sebesar Rp2,8 triliun.‎

"Ya, bahwa sampai akhir sidang kabinet, tidak ada kesimpulan yang dibacakan. Jadi sampai selesai (tidak ada keputusan)," ucap mantan Wapres RI ke-11 ini.

Setelah adanya ratas di Istana, Boediono mengakui bahwa sempat mengadakan rapat lanjutan di tingkat KKSK. Rapat itu pun dihadiri oleh BPPN.

Menurut jaksa, pada rapat di tingkat KKSK, Syafruddin tetap melaksanakan penghapusbukuan utang. Syafruddin mengklaim bahwa tindakannya telah disepakati atas persetujuan rapat di Istana Negara.

Dalam perkara ini, Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) didakwa kasus SKL BLBI. Kasus berawal pada Mei 2002, Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Namun pada April 2004 Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres nomor 8 tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai Presiden. Syafruddin diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun.

Atas perbuatannya, Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up