Boediono Sebut Rapat Terbatas di Istana Fokus Kurangi Utang Petambak

19/07/2018, 14:15 WIB | Editor: Kuswandi
Boediono saat bersaksi untuk terdakwa SAT dalam perkara Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap penerima obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (19/7). (Issak Ramadhan/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Mantan Wakil Presiden RI ke-11 Boediono menyatakan, dalam rapat terbatas di Istana Negara pada 11 Februari 2004 membahas mengenai kredit macet utang petambak dibebankan kepada PT Dipasena Citra Darmaja dan PT Wachyuni Mandiri sebesar Rp 4,8 triliun. Hal itu, kata Boediono, disampaikan oleh Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) yang saat itu menjabat sebagai Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

"Pada waktu itu memang disampaikan mengenai mengurangi beban pada petambak karena memang ini fokusnya, pengurangan beban ini saya kira baik," kata Boediono saat bersaksi untuk terdakwa SAT dalam perkara Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap penerima obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (19/7).

Boediono saat rapat terbatas itu hadir kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan yang juga anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). Menurutnya, BPPN meminta kredit macet utang petambak direstrukturasi dengan hutang maksimum per petambak menjadi Rp 100 juta.

Sehingga kredit macet utang petani tambak tidak lagi Rp 4,8 triliun, melainkan menjadi Rp 1,1 triliun. "Saya kira memang begitu, kalau seingat saya memang ada usulan write off angkanya," tutur Boediono.

Kendati demikian, Boediono sudah tidak mengingat lagi mengenai mengumpulkan dalam rapat terbatas tersebut. Sebab kejadian itu terjadi sudah 14 tahun lalu.

"Saya tidak ingat ada kesimpulan-kesimpulan yang dibacakan," ucapnya.

Menanggapi pernyataan Boediono, menurut Syafruddin, usulan write off untuk utang petani tambak sudah bergulir sejak Rizal Ramli menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keungan dan Industri (Menko Ekuin).

"Ini hapus buku untuk tambak bukan ke siapa-siapa udah ambil perusahaan inti (PT DCD dan PT WM), jadi write off utang petambak dihapus buku tapi bukan hapus tagih, hapus tagih hanya ke petambak," jelas Syafruddin.

Dalam perkara ini, Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) didakwa kasus SKL BLBI. Kasus berawal pada Mei 2002, Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Namun pada April 2004 Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres nomor 8 tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai Presiden. Syafruddin diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi