alexametrics

Komposisi Pansel Menuai Penolakan

Presiden: Keputusan Akhir di DPR
19 Mei 2019, 11:24:29 WIB

JawaPos.com – Komposisi Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan (Capim) KPK 2019-2023 terus mendapat sorotan. Tim yang beranggota sembilan orang itu dinilai sebagai cerminan hasil kompromi dan kepentingan elite yang tidak berpihak pada tujuan besar pemberantasan rasuah di tanah air.

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menyatakan penolakan atas penetapan Pansel Capim KPK yang diteken Presiden Joko Widodo itu. Koalisi tersebut terdiri atas sejumlah lembaga nasional maupun daerah. Antara lain, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International Indonesia (TII), YLBHI, Pukat UGM, Malang Corruption Watch (MCW), Sahdar Medan, Banten Bersih, dan MaTA Aceh.

Koalisi menilai, presiden semestinya melakukan evaluasi terkait kinerja sejumlah anggota Pansel Capim KPK terdahulu. Mengingat, di periode kepemimpinan KPK saat ini, banyak masalah internal yang kian mengkhawatirkan.

“Beberapa nama anggota pansel juga memiliki kedekatan dengan Mabes Polri sehingga memicu kecurigaan adanya kehendak untuk mempertahankan kontrol elite kepolisian atas KPK,” kata Koordinator ICW Adnan Topan Husodo kemarin (18/5), mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi. Namun, koalisi tidak menyebutkan nama anggota Pansel Capim KPK yang dituding memiliki kedekatan dengan Mabes Polri tersebut.

“Jika beberapa anggota pansel memiliki kedekatan khusus dengan berbagai pihak yang selama ini berseberangan dengan KPK, tentu semestinya mereka tidak dipaksakan masuk sebagai anggota pansel,” katanya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah sejumlah tanggapan miring terhadap sembilan anggota Pansel Capim KPK 2019-2023. Jokowi mengklaim, semua nama merupakan tokoh-tokoh kredibel dan memiliki kapasitas yang mumpuni.

“Saya kira pansel (calon pimpinan KPK), figur-figurnya, sangat kredibel dan memiliki kapasitas untuk menyeleksi,” kata presiden di Pasar Badung, Denpasar, Bali, kemarin.

Jokowi menambahkan, masyarakat tidak perlu risau. Meski pansel memiliki kewenangan untuk menyeleksi, keputusan akhir berada di tangan DPR. “Kita hanya menyiapkan panitia seleksinya. Diharapkan, yang terpilih nanti betul-betul yang terbaik dan diserahkan ke DPR,” katanya.

“Yang penting, tekanannya memang saya kira sama, di pencegahan, di penindakan,” tandasnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (tyo/far/c11/fal)