JawaPos Radar | Iklan Jitu

Sudah Kembalikan Duit Rp 5 Miliar, Eni Kaget Dituntut 8 Tahun Penjara

19 Februari 2019, 14:04:44 WIB
Eni Saragih
Terdakwa kasus suap PLTU Riau, Eni Saragih. Eni mengaku kaget dengan tuntutan 8 tahun yang dilayangkan jaksa. (Dok.JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih mengaku bersalah atas kasus suap proyek PLTU Riau-1. Namun, Eni merasa kaget atas tuntutan jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hukuman 8 tahun penjara.

"Saya terkaget oleh tuntutan 8 tahun yang dibacakan jaksa pada Rabu 6 Februari 2019 lalu, yang menyebut bahwa saya berdalih tidak menerima uang," kata Eni membacakan nota pembelaan di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).

"Padahal sejak proses penyidikan di dalam BAP, hingga proses persidangan di depan majelis hakim yang mulia ini, jelas-jelas saya telah mengakui dan sudah membenarkan bahwa saya telah menerima uang tersebut," tambahnya.

Eni mengklaim, sikap kooperatifnya tersebut ditandai dengan pengembalian uang senilai Rp 5,3 miliar kepada KPK untuk disetor ke kas negara. Bahkan, Eni pun resah atas penolakan justice collaborator (JC) oleh KPK.

"Saya juga kaget mendengar JPU membacakan tuntutan yang menolak permohonan justice collaborator untuk diri saya, karena saya dianggap sebagai pelaku utama dalam kasus PLTU Riau-1," ucapnya.

Oleh karenanya, Eni berdalih bukan pelaku utama dalam kasus suap proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt. "Diri saya sesungguhnya bukan siapa-siapa tanpa perintah petinggi partai," tandasnya.

Dalam perkara ini, mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Eni didakwa menerima uang suap senilai Rp4,75 miliar dari Johannes Budisutrisno Kotjo selaku pemegang saham Blackgold Natural Resources. Uang suap itu diduga diberikan agar Johannes mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU Riau-1.

Proyek PLTU Riau-1 sedianya akan dikerjakan oleh PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources dan China Huadian Engineering Company. Perusahaan itu dibawa langsung oleh Kotjo.

Selain menerima suap, Eni juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp5,6 miliar dan SGD40 ribu dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas).

Akibat perbuatannya, Eni didakwa melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Editor           : Imam Solehudin
Reporter      : Muhammad Ridwan

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini