alexametrics

Heru Hidayat Tak Divonis Mati, Hakim: Jaksa Melanggar Azas Penuntutan

19 Januari 2022, 09:29:51 WIB

JawaPos.com – Komisaris PT. Trada Alam Minera (TRAM) Heru Hidayat lolos dari hukuman mati. Terdakwa korupsi PT. Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) itu divonis nihil dan dibebankan uang pengganti sebesar Rp 22,6 triliun.

Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto membeberkan alasan tidak memvonis mati Heru Hidayat sebagaimana tuntutan jaksa. Alasannya, Heru sudah berstatus sebagai narapidana di perkara lain yakni perkara korupsi PT. Asuransi Jiwasraya.

Dalam perkara tersebut, Heru divonis hukuman maksimal yakni pidana penjara seumur hidup.

“Meski bersalah tapi karena terdakwa telah dijatuhi hukuman seumur hidup maka pidana yang dijatuhi dalam perkara a quo adalah nihil,” kata Hakim IG Eko Purwanto membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (18/1) malam kemarin.

Selain itu, hakim juga mengacu pada Pasal 67 KUHP. Dalam aturan itu disebutkan orang yang telah divonis hukuman penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhi hukuman lain, kecuali dalam hal pencabutan hak-hak tertentu.

Majelis hakim juga berpendapat, tuntutan pidana mati sebagaimana permintaan JPU dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim beralasan tidak bisa membuktikan pasal 2 ayat 2 UU 31/99.

“Sehingga majelis hakim tidak dapat membuktikan unsur Pasal 2 Ayat 2 UU Tipikor, akan tapi majelis hanya membuktikan Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor,” papar Hakim.

Dalam pertimbangan amar putusan, hakim berujar Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor dalam hal tipikor sebagaimana ayat 1 dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu adalah sebagai pemberantan bagi tindak pidana korupsi bila negara dalam keadaan bahaya sebagaimana undang-undang yang berlaku pada waktu bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi dan pada waktu negara dalam krisis ekonomi dan moneter.

Oleh karena itu, majelis hakim tidak sependapat dengan JPU tentang penjatuhan hukuman mati terhadap terdakwa Heru Hidayat. Majelis hakim menuding, JPU telah melanggar azas penuntutan karena menuntut di luar pasal yang didakwakan.

“Penuntut umum telah melanggar azas penuntutan karena menuntut di luar pasal yang didakwakan. Penuntut umum tidak membuktikan kondisi-kondisi tertentu penggunaan dana yang dilakukan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana korupsi. Karena, berdasarkan fakta terdakwa melakukan tipikor pada saat situasi negara aman,” ungkap Hakim.

Dalam putusannya, Heru Hidayat divonis nihil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Heru Hidayat terbukti terlibat dalam kasus korupsi pengelolaan keuangan dan investasi PT. ASABRI yang merugikan keuangan negara Rp 22,7 triliun.

Vonis nihil ini artinya tidak ada penambahan hukuman pidana penjara, lantaran hukuman yang diterima oleh terdakwa dalam kasus sebelumnya jika diakumulasi sudah mencapai batas angka maksimal yang diperbolehkan oleh ketentuan Undang-Undang. Karena Heru Hidayat telah divonis seumur hidup dalam kasus korupsi PT. Asuransi Jiwasraya.

Heru Hidayat tetap dibebankan hukuman tambahan berupa uang pengganti senilai Rp 12,6 triliun. Hukuman Heru Hidayat ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU, yakni pidana hukuman mati.

Heru Hidayat terbukti melakukan perbuatan dalam dua dakwaan, yaitu dakwaan pertama Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:

Close Ads