alexametrics

KPK Sita Dokumen Pelesiran Wali Kota Medan ke Jepang

18 Oktober 2019, 23:15:44 WIB

JawaPos.com – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen perjalanan dinas Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin terkait perjalanan dinasnya ke Jepang. Dokumen itu disita saat penyidik menggeledah ruang kerja Dzulmi Eldin di Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Sumatera Utara.

Selain dokumen dan barang bukti elektronik, penyidik juga menyita sebuah kendaraan milik salah satu staf Pemkot Medan. KPK menduga kendaraan tersebut digunakan untuk menerima suap.

“KPK menyita dokumen perjalanan ke Jepang, dokumen lain yang terkait, barang bukti elektronik serta kendaraan salah satu staf pemerintahan kota Medan yang digunakan untuk menerima uang,” kata Juru bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (18/10).

Febri menjelaskan, penggeledahan terhadap ruang kerja Wali Kota Medan dilakukan sejak pagi tadi. Penggeledahan itu dilakukan setelah lembaga antirasuah menetapkan Dzulmi Eldin sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap.

Bahkan, bukan hanya ruang kerja Walkot Medan yang turut digeledah. Tim penyidik juga menggeledah ruang kantor protokoler dan beberapa ruangan di lingkungan Pemkot Medan.

“Tim masuk ke ruangan Wali Kota, ruang protokoler dan beberapa ruangan lain yang relevan karena di ruangan tersebut diduga terdapat bukti yang terkait perkara ini,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait dengan proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahannya tahun 2019.

Selain Dzulmi, KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni,‎ Kadis PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN) dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar (SFI). Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Dzulmi dan Syamsul Fitri Siregar diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Uang tersebut disinyalir berkaitan dengan jabatan Isa Ansyari yang diangkat sebagai Kadis PUPR Medan oleh Dzulmi Eldin.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Dzulmi Eldi dan Syamsul Siregar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga pemberi suap, Isya Ansyari disangkakan melanggar pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads