JawaPos Radar

15 Pegawai Internal KPK Dukung Rotasi Jabatan Secara Transparan

18/08/2018, 19:30 WIB | Editor: Estu Suryowati
15 Pegawai Internal KPK Dukung Rotasi Jabatan Secara Transparan
Sebanyak 15 pegawai internal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyurati pimpinan lembaga antirasuah agar melakukan rotasi jabatan secara transparan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Beredar surat dari 15 pegawai internal pada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Inti perihal surat tersebut ialah meminta penundaan rotasi dari jabatan yang kini mereka sandang.

Dalam surat tersebut dijelaskan beberapa poin, salah satunya penundaan pelantikan yang rencananya akan dilangsungkan pada Jumat (24/8). Mereka juga meminta, peraturan komisi perihal rotasi pegawai disahkan terlebih dahulu sebelum pelantikan.

Dalam surat tersebut, ke-15 pegawai pada dasarnya mendukung adanya rotasi. Rotasi pegawai ini sebagai implementasi Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hanya saja, mereka meminta rotasi tersebut dilakukan berdasarkan tuntutan beban kerja, sasaran dan tujuan. Di samping itu, pada Pasal 13 Ayat (2) disebutkan bahwa rotasi pegawai harus dilakukan secara adil dan terbuka pada setiap pegawai yang memenuhi syarat sesuai kompetensi kinerja pegawai.

Namun, sebagian dari pegawai yang akan dirotasi justru mengaku tidak mengetahui posisi baru yang akan mereka duduki. Yang mereka ketahui hanya memamg akan dilakukan rotasi dengan meminta masukan dari Plt Sekjen dan para deputi.

Kemudian, yang mereka sayangkan, pimpinan KPK selalu menekankan rotasi dilakukan secara terbuka. Tetapi, pada kenyataan rotasi dilakukan secara tertutup.

Padahal, pemberitaan media selalu menyebutkan dalam kampanye KPK rotasi secara terbuka. Menurut mereka, hal ini dapat merusak dan merugikan kredibilitas KPK, bahkan dapat menjadi celah tindak pidana korupsi.

Menanggapi hal tersebut, juru bicara KPK Febri Diansyah membenarkan adanya surat tersebut. Febri menyampaikan, ke-15 pegawai KPK mendukung adanya rotasi asalkan sesuai koridor yang berlaku.

"Terkait dengan pertanyaan apakah benar 15 pejabat struktural mengirimkan surat pada pimpinan yang isinya menolak rotasi tersebut? Perlu kami sampaikan surat tersebut menyebutkan bahwa pada prinsipnya 15 pejabat ini mendukung kebijakan rotasi tersebut," jelasnya pada awak media, Sabtu (18/8).

Mantan aktivis ICW ini juga menyebut selain sesuai dengan koridor hukum, para pegawai internal ini juga tak menolak soal rotasi. Hanya saja, para pegawai intenal meminta proses rotasi dilakukan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) 63 tahun 2005 tentang Sistem Manajemen SDM KPK.

"Informasi yang benar adalah Wadah Pegawai KPK ataupun 15 pejabat struktural meminta agar kebijakan pimpinan untuk melakukan rotasi dilakukan sesuai dengan aturan SDM di KPK dan dilakukan secara transparan," imbuhnya.

Berikut 15 pegawai internal KPK yang meminta penundaan pelantikan tersebut.

Kedeputian Bidang Pencegahan
1. Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat
2. Direktur Gratifikasi
3. Direktur Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN

Kedeputian Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM)
4. Direktur Pengaduan Masyarakat
5. Kepala Sekretariat PIPM

Sekretaris Jenderal
6. Kepala Biro SDM
7. Kepala Biro Umum
8. Kepala Bagian PIKP, Biro Humas
9. Kepala Bagian Perencanaan Strategis Organisasi dan Tata Laksana, Biro Renkeu
10. Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran, Biro Renkeu
11. Kepala Bagian Diklat, Biro SDM
12. Kepala Bagian pelayanan kepegawaian, Biro SDM
13. Kepala Bagian perencanaan dan pengembangan kepegawaian, Biro SDM
14. Kepala Bagian pengelolaan gedung perkantoran, Biro Umum
15. Kepala Bagian kearsipan dan administrasi perkantoran, Biro Umum.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up