JawaPos Radar

Besok Mantan Wapres Boediono Dijadwalkan Bersaksi di Sidang BLBI

18/07/2018, 17:50 WIB | Editor: Kuswandi
Boediono
Mantan Wapres Boediono (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan mantan Wakil Presiden ke-11, Boediono. Rencananya Boediono akan bersaksi dalam persidangan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT), terdakwa kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).

Mantan Menteri Keuangan ini dihadirkan kapasitasnya sebagai mantan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK). "Besok ada dua saksi, Boediono (mantan wapres) dalam kapasitasnya sebagai mantan anggota KKSK," kata Jaksa Kiki Ahmad Yani kepada JawaPos.com, Rabu (18/7).

Selain Boediono, jaksa akan menghadirkan mantan tim bantuan hukum (TBH) KKSK Todung Mulya Lubis dalam persidangan yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Boediono dianggap mengetahui adanya pemberian surat keterangan lunas kepada Sjamsul Nursalim terkait perkara BLBI.

Syafrudin Arsyad Temenggung
Syafruddin Arsyad Temenggung saat menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan (Intan Piliang/ JawaPos.com)

Dalam perkara ini, Syafruddin Arsyad Temenggung sebagai mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) didakwa kasus SKL BLBI. Kasus berawal pada Mei 2002, Syafruddin menyetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.

Namun pada April 2004, Syafruddin malah mengeluarkan surat pemenuhan kewajiban atau yang disebut SKL (surat keterangan lunas) terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) yang memiliki kewajiban kepada BPPN.

SKL itu dikeluarkan mengacu pada Inpres Nomor 8 Tahun 2002 yang dikeluarkan pada 30 Desember 2002 oleh Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai Presiden. Syafruddin diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4,5 triliun.

(ce1/rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up