alexametrics

Ajudan Irwandi Yusuf Bantah Bahas Duit Pelicin Proyek Infrastruktur

18 Maret 2019, 16:22:43 WIB

JawaPos.com – Staf khusus Gubernur Aceh, Hendri Yuzal membantah pernah membicarakan soal fee proyek infrastruktur yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Hal ini dilontarkan saat dia menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin (18/3).

“Saya enggak pernah menanyakan commitment-commitment fee,” kata Hendri kepada jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa KPK lantas mencecar Hendri. Pasalnya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) nomor 25, Hendri mengatakan pernah dimintai tolong oleh ajudan Bupati Bener Meriah, Muyassir untuk mengurus proyek DOKA untuk Kabupaten Bener Meriah.

Muyassir pun menanyakan soal fee dan cara penyerahannya. Kemudian, Hendri meneruskan pertanyaan itu ke Teuku Syaiful Bahri selaku orang kepercayaan Irwandi.

“Saudara Syaiful menyampaikan untuk commitment fee nya adalah 10 persen dan mereka yang punya AMP (Asphalt Mixing Plant) biasanya sudah pada tahu,” ucap Jaksa membacakan BAP milik Hendri.

Kendati demikian, ajudan Gubernur Aceh nonaktif Irwandi Yusuf ini tetap membantah BAP tersebut. Ia menjelaskan, memang Muyassir meminta tolong kepada Teuku Syaiful Bahri agar bisa menang proyek. Teuku Syaiful Bahri pun pernah menginstruksikan Muyassir agar penawaran yang diajukan lebih kecil 2 persen atau 4 persen atau 10 persen dari nilai pagu.

“Jadi sepengetahuan saudara, di BAP saudara menerangkan fee 10 persen itu, gak ada pembicaraan itu?” tanya jaksa.

“Enggak ada pembicaraan itu, saya enggak pernah ngomong fee dengan saudara Syaiful,” tegas Hendri

Jaksa KPK mendakwa Irwandi telah menerima suap dari Bupati Bener Meriah Ahmadi sebesar Rp 1,05 miliar. Uang itu diberikan agar Irwandi menyerahkan proyek-proyek di Kabupaten Bener Meriah yang dibiayai Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) ke pengusaha-pengusaha asal Bener Meriah.

Jaksa juga mengatakan Irwandi telah menerima gratifikasi selama menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2017-2022 sebesar Rp 8,71 miliar. Jaksa pun mendakwa Irwandi karena telah menerima gratifikasi dari Board of Management PT Nindya Sejati sebesar Rp 32,45 miliar.

Atas gratifikasi tersebut, Irwandi didakwa telah melanggar pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara atas tindakan suap yang ia lakukan, jaksa mendakwa Irwandi dengan pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads
Ajudan Irwandi Yusuf Bantah Bahas Duit Pelicin Proyek Infrastruktur