JawaPos Radar

Abraham Samad Minta KPK Harus Bertanggung Jawab soal Cakada Tersangka

Jangan Hanya Berhenti Pada Cakada Malut

18/03/2018, 10:05 WIB | Editor: Ilham Safutra
Abraham Samad Minta KPK Harus Bertanggung Jawab soal Cakada Tersangka
Mantan Ketua KPK Abraham Samad saat bersama penyidik senior KPK, Novel Baswedan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk bertanggung jawab dan konsisten soal calon kepala daerah (cakada) bermasalah. Pengumuman cakada yang diduga bermasalah dengan hukum diminta tidak hanya sampai pada calon gubernur Maluku Utara (Malut).

Mantan pimpinan KPK Abraham Samad berharap lembaga superbodi tersebut tidak berhenti pada calon gubernur (cagub) Maluku Utara (Malut) Ahmad Hidayat Mus (AHM).

"Saya berharap teman-teman di KPK terus melanjutkan (penetapan tersangka cakada, Red) yang lain. Jangan hanya satu. Karena sudah telanjur bahwa ada beberapa (yang disebut hampir tersangka), jadi harus adil," ujar Abraham kepada Jawa Pos setelah berdiskusi di kawasan Cikini, Jakarta, kemarin (17/3).

Abraham Samad Minta KPK Harus Bertanggung Jawab soal Cakada Tersangka
KPK baru menerbutkan sprindik untuk AHM, cakada di Maluku Utara, pada Pilkada 2018. (Rendi Lahara/Jambi Independent/Jawa Pos Group)

Menurut dia, pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebutkan ada sejumlah cakada yang 90 persen hampir tersangka harus dipertanggungjawabkan. Saat ini pengumuman cakada tersangka yang diusut di luar proses operasi tangkap tangan (OTT) baru satu. Yakni AHM. Artinya, masih ada beberapa cakada lain yang masih belum diumumkan status tersangkanya.

"KPK harus menjaga marwahnya, kredibilitasnya, KPK harus berhati-hati untuk mengeluarkan statement kepada masyarakat terkait proses penegakan hukum yang berlangsung," papar mantan komisioner asal Makassar itu.

Apakah belum diumumkannya penetapan tersangka cakada lain merupakan bentuk politisasi dan dampak imbauan penundaan dari pemerintah? Abraham belum melihat hal itu. Menurut dia, KPK harus membuktikan kepada publik bahwa tidak ada politisasi proses hukum. Caranya, mengumumkan cakada lain sebagai tersangka bila memang sudah memenuhi alat bukti.

Ketua KPU Arief Budiman mempersilakan KPK memproses cakada yang terjerat korupsi sesuai prosedur hukum yang berlaku. Mereka tetap bisa mengikuti pilkada walaupun mendekam dalam tahanan. Hanya, mereka tidak bisa melakukan kampanye seperti calon lain.

Menyikapi banyaknya cakada yang terjerat kasus korupsi, lanjut dia, aturan yang sudah dibuat tidak perlu diubah. Ikuti saja peraturan yang sudah berlaku. "Ini menjadi pelajaran bagi masyarakat," ucapnya. Publik akan mengetahui mana calon yang layak dipilih.

Sebelumnya polemik penetapan tersangka sejumlah cakada seolah antiklimaks. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, proses 90 persen yang dimaksud Ketua KPK Agus Rahardjo terkait kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Bobong, Kepulauan Sula, tahun anggaran 2009 yang menyeret AHM tersangka. 

(tyo/lum/c10/oki)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up