alexametrics

Pengacara Keberatan Sidang Dugaan Korupsi ASABRI Digelar Bersamaan

17 September 2021, 11:41:20 WIB

JawaPos.com – Tim kuasa hukum para terdakwa dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT. ASABRI merasa keberatan dengan persidangan yang digelar secara bersamaan. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa Benny Tjokrosaputro, Fajar Gora.

“Nomor perkara dari 8 terdakwa tersebut kan berbeda. Artinya perbuatan yang didakwakan kepada masing-masing terdakwa juga berbeda,” kata Fajar kepada awak media, Jumat (17/9).

Dia menilai aneh, jika perkara tersebut diperiksa secara bersamaan. Karena dakwaan dari masing-masing terdakwa berbeda-beda.

“Bahkan, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini juga cuma satu,” ungkap Fajar.

Dia memandang, jika perkara tersebut digabungkan maka akan memakan waktu sangat lama dan bisa berpengaruh terhadap putusan hakim.

“Mungkin saja, karena terlalu lelah maka bisa saja berpengaruh tidak saja pada majelis hakim, tapi juga saksi, dan penasehat hukum para terdakwa,” ucap Fajar.

Dia lantas membandingkan dengan kasus manajer investasi Jiwasraya yang disidangkan secara terpisah. “Di mana ada 13 terdakwa, namun banyak majelis hakim yang menyidangkan, sehingga sidang dapat dilakukan secara terpisah dan efektif,” papar Fajar.

Senada juga disampaikan kuasa hukum Heru Hidayat, Kresna Hutauruk. Dia mengatakan, kliennya keberatan disidangkan secara bersamaan.

Bahkan apa yang disampaikan tim kuasa hukum di peraidangan, bukan untuk membuat kericuhan. Tetapi bagian dari usaha membela hak-hak para terdakwa.

“Alasan kami untuk menolak sidang bersamaan sangat jelas, yang pertama sebagaimana diketahui berkas perkara 8 terdakwa dilimpahkan ke pengadilan secara terpisah sehingga ada 8 nomor perkara,” tegas Kresna.

Dia mengaku, adanya perbedaan nomor perkara tentunya persidangan harus dilakukan secara terpisah sebagaimana nomor perkara masing-masing terdakwa.

“Kalau dari materi, tentunya jelas bahwa uraian kepada setiap terdakwa baik tempus ataupun perbuatannya berbeda-beda dan tidak saling berkaitan, sehingga tidak mungkin disidangkan bersamaan,” ujar Kresna.

Terkait dengan alasan teknis, menurutnya juga sangat menyulitkan para penasehat hukum dalam melakukan pembelaan. Karena apabila digabung, jumlah penasehat hukum yang dibolehkan bersidang hanya dua orang.

“Sehingga kami tidak mungkin melakukan pembelaan secara maksimal, mengingat berkas perkara ini sangat banyak,” papar Kresna.

Kresna menyebut bahwa kondisi tersebut pun sangat menyulitkan apabila 8 terdakwa disidangkan oleh majelis hakim yang sama. Menurutnya, alangkah baiknya majelis hakim ditambah dan dipecah setiap perkaranya, sehingga akan memudahkan persidangan.

“Selain itu juga, demi para saksi juga yang apabila majelisnya tetap sama, mereka harus hadir 3 hari berturut-turut, apabila majelis dipecah dan ditambah, tentunya pemanggilan para saksi dapat diatur secara silih berganti dan sidang lebih efektif,” pungkas Kresna.

Dalam perkara ini, delapan terdakwa ASABRI didakwa merugikan negara senilai Rp 22,7 triliun. Para terdakwa perkara ASABRI itu yakni, mantan Direktur Utama (Dirut) PT. ASABRI Adam Damiri; Dirut PT ASABRI periode 2016 – 2020, Letjen Purn Sonny Widjaja; Direktur Keuangan PT ASABRI periode 2008 – 2014, Bachtiar Effendi; Direktur PT ASABRI periode 2013 – 2014 dan 2015 – 2019, Hari Setiono. Kemudian, Dirut PT Prima Jaringan, Lukman Purnomosidi; Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation, Jimmy Sutopo; Dirut PT Hanson Internasional TBK, Benny Tjokrosaputro; serta Komisaris PT Trada Alam Mineral (PT TRAM), Heru Hidayat.

Para terdakwa seolah-olah telah melakukan proses restrukturisasi pengelolaan investasi dalam bentuk penjualan saham dan reksadana menggunakan dana pengelolaan PT ASABRI. Perusahaan pelat merah yang bergerak pada bidang asuransi sosial bagi prajurit TNI-Polri dan ASN ini mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana program tbungan hari tua dan dana program akumulasi iuran pensiun.

Pendanaan itu bersumber dari iuran peserta ASABRI setiap bulannya yang dipotong dari gaji pokok TNI, Polri dan ASN/PNS di Kementerian Pertahanan sebesar 8 persen dengan rincian dana pensiun dipotong sebesar 4,75 persen dari gaji pokok, sedangkan tunjangan hari tua dipotong sebesar 3,25 persen dari gaji pokok.

Mereka didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahaan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads