JawaPos Radar

Dirjen Minerba ESDM Mengaku Lupa Ditanya Berapa Pertanyaan

17/09/2018, 17:10 WIB | Editor: Estu Suryowati
Dirjen Minerba ESDM Mengaku Lupa Ditanya Berapa Pertanyaan
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono suai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (17/9). Ia diperiksa sebagai saksi EMS dalam kasus dugaan suap PLTU Riau-1. (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono, hari ini Senin (17/9), menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Bambang diperiksa sebagai saksi untuk mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni M Saragih.

Usai menjalani pemeriksaan, kepada wartawan Bambang tidak memberikan banyak keterangan. Ia mengaku lupa berapa pertanyaan yang diajukan oleh penyidik KPK.

"Saya sudah sampaikan ke penyidik mengenai hubungannya dengan pengusaha batu bara. Dan, saya lupa berapa pertanyaan," ungkapnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan.

Sementara itu saat disinggung mengenai proses penunjukan perusahaan milik Johannes B Kotjo, Bambang enggan membeberkan lebih jauh. Menurutnya, itu bukan merupakan tugas pokok dan fungsi selaku Dirjen Minerba.

"Nggak, itu bukan tupoksi, karena bukan urusan saya. Saya hanya (mengurusi) pengusahaan batu bara," imbuhnya.

Sebagai informasi, KPK sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam dugaan suap proyek PLTU Riau-1. Mereka adalah Eni M Saragih, serta Johannes B Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Ltd.

Dalam kasus ini, Eni disebut menerima uang komitmen proyek sebesar Rp 4,8 miliar dari Johannes. Penerimaan dilakukan sebanyak empat kali dengan nominal berbeda-beda.

Terakhir, Eni menerima Rp 500 juta. Uang tersebut kemudian disita dan dijadikan alat bukti oleh penyidik KPK.

Sebagai penerima suap, Eni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pihak pemberi, Johannes disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up