alexametrics

Gayus Hingga Baasyir dapat Remisi, Begini Perjalanan Kasusnya

17 Agustus 2019, 22:50:36 WIB

JawaPos.com – Setidaknya empat nama populer mendapatkan remisi dari pihak Ditjen Lapas, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Pemberian remisi ini dilakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-74 tahun.

Pemberian remisi ini dilakukan pemerintah setiap tahunnya. Pemberian remisi ini berdasarkan rujukan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Adapun remisi ini diberikan kepada 130.383 narapidana yang ada di seluruh Indonesia. Sebanyak 2.790 langsung dibebaskan karena mendapatkan remisi di hari kemerdekaan ini.

Empat nama fenomenal mendapatkan remisi. Mereka antara lain, Muhammad Nazaruddin yang merupakan bekas politikus Partai Demokrat yang tersangkut kasus korupsi wisma atlet Sea Games 2011. Sementara Gayus Tambunan yang tersangkut kasus korupsi pajak. Dua koruptor ini memperoleh remisi enam bulan.

Terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir sewaktu tiba di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk melakukan kontrol kesehatan atas sakit yang dideritanya beberapa waktu lalu. (Miftahul Hayat/JawaPos)

Selain itu dua lainya adalah, terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir mendapatkan lima bulan, dan Buni Yani yang terkena kasus pelanggaran UU Informasi dan Transasksi Elektronik (ITE) hanya mendapat satu bulan.

Dirjen Permasyarakatan Kemenkumham, Sri Puguh Utami mengatakan, pemberian remisi ini dilakukan terhadap narapidana yang memenuhi persyaratan.

“Seperti tidak pernah melakukan pelanggaran sejak Agustus (2018) sampai Agustus tahun ini (2019),” katanya.

Sementara untuk Gayus Tambunan yang mendapatkan remisi menurut Sri Puguh, karena terpidana kasus pajak itu menjadi justice collaborator. Sehingga memang memenuhi syarat diberikan remisi.

“Gayus Tambunan karena memang mendapat staus justice collaborator,” ungkapnya.

Berikut ini adalah catatan JawaPos.com dari empat narapidana ‎yang memperoleh remisi tersebut.

1. Muhammad Nazaruddin

‎Pada 20 April 2012, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan pidana 4 tahun 10 bulan dan denda Rp 200 juta kepada Nazaruddin.

Di persidangan, Nazaruddin terbukti menerima suap sebesar Rp 4,6 miliar berupa lima lembar cek yang diserahkan Manajer Pemasaran PT Duta Graha Indah (DGI) Mohammad El Idris kepada dua pejabat bagian keuangan Grup Permai, Yulianis dan Oktarina Fury. Cek tersebut disimpan di dalam brankas perusahaan. Nazar juga dinilai memiliki andil membuat PT DGI menang lelang proyek senilai Rp 191 miliar di Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Mahkamah Agung (MA) kemudian memperberat hukuman Nazaruddin, dari 4 tahun 10 bulan menjadi 7 tahun penjara. MA juga menambah hukuman denda untuk Nazaruddin dari Rp 200 juta menjadi Rp 300 juta. MA membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang menyatakan Nazaruddin terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

MA menilai Nazaruddin terbukti sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 12b Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, sesuai dakwaan pertama. Jika di pengadilan tingkat pertama Nazaruddin hanya terbukti menerima suap saja, menurut MA, dia secara aktif melakukan pertemuan-pertemuan.

Namun di 15 Juni 2016 silam, Nazaruddin kembali harus gigit jari. Karena Majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 6 tahun penjara kepadanya. Nazarrudin juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan.

Nazaruddin didakwa menerima gratifikasi dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya untuk sejumlah proyek di sektor pendidikan dan kesehatan, yang jumlahnya mencapai Rp 40,37 miliar. Saat menerima gratifikasi, ia masih berstatus sebagai anggota DPR RI. Nazar juga merupakan pemilik dan pengendali Anugrah Grup yang berubah nama menjadi Permai Grup.

Nazaruddin juga didakwa melakukan pencucian uang dengan membeli sejumlah saham di berbagai perusahaan yang uangnya diperoleh dari hasil korupsi. Pembelian sejumlah saham yang dilakukan Nazaruddin dilakukan melalui perusahaan sekuritas di Bursa Efek Indonesia, menggunakan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Permai Grup, kelompok perusahaan milik Nazar. Berdasarkan surat dakwaan, sumber penerimaan keuangan Permai Grup berasal dari fee dari pihak lain atas jasanya mengupayakan sejumlah proyek yang anggarannya dibiayai pemerintah. Dari uang tersebut, salah satunya Nazaruddin membeli saham PT Garuda Indonesia sekitar tahun 2011 dengan menggunakan anak perusahaan Permai Grup.

Nazaruddin dinilai melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Selain itu, Nazaruddin dinilai melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Pasal 3 ayat (1) huruf a, c, dan e UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Jaksa KPK Kresno Anto Wibowo mengatakan, vonis tersebut bersifat akumulasi. Dengan demikian, setelah Nazaruddin selesai menjalani 7 tahun penjara, ia akan melanjutkan. Diperkirakan, Nazaruddin baru benar-benar bebas pada tahun 2025.

2. Gayus Tambunan

Pada 19 Januari 2011 silam, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp 300 juta atau subsider 3 bulan kurungan terkait kasus mafia pajak terhadap Gayus.

Dalam sidang putusan yang dipimpin Hakim Albertina Ho, Gayus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menguntungkan PT Surya Alam Tunggal (SAT) dalam pembayaran pajak serta merugikan keuangan negara sebesar Rp 570 juta.

Tak hanya itu, hakim juga menyatakan Gayus Tambunan terbukti telah menyuap menyuap penyidik Direktur II Badan Reserse dan Kriminal Komisaris Polisi Arafat Enanie. Hakim menyatakan Gayus memberikan uang melalui pengacaranya Haposan Hutagalung agar tidak ditahan dan sejumlah harta bendanya tidak disita.

Gayus Tambunan juga dinyatakan bersalah menyuap hakim Muhtadi Asnun sebesar Rp 50 juta. Uang ini untuk memuluskan perkara penggelapan pajak dan pencucian uang senilai Rp 25 miliar.

Tak lama usai putusan 7 tahun penjara, jaksa mengajukan banding. Pengadilan Tinggi Jakarta akhirnya mengabulkan banding tersebut dan menjadikan hukuman Gayus jadi 8 tahun penjara.

Tak puas dengan putusan ini, Gayus mengajukan kasasi ke MA. Namun, MA menolak dan justru memperberat hukuman Gayung menjadi 12 tahun penjara.

Tak puas, Gayus pun mengajukan Peninjauan Kembali atau PK. MA kembali menolak. Gayus tetap divonis 12 tahun penjara terkait kasus menyuap penyidik, hakim dan merekayasa pajak.

Dengan ditolaknya PK tersebut, Gayus harus meringkuk di penjara selama 30 tahun. Pasalnya, selain kasus yang membuat dia dipenjara 12 tahun, Gayus juga dihukum untuk tiga kasus lainnya.

Tiga kasus itu adalah kasus penggelapan pajak PT Megah Citra Raya dengan vonis 8 tahun penjara, kasus pemalsuan paspor dengan vonis 2 tahun penjara dan hukuman 8 tahun penjara dalam kasus pencucian uang dan penyuapan penjaga tahanan.

Namun, dalam perjalanan MA kemudian ‘menyunat’ hukuman Gayus menjadi 29 tahun penjara. MA menilai vonis yang dijatuhkan kepada mantan pegawai Ditjen Pajak itu melebihi aturan yang ada.

Namun perjalannya yang ada, Gayus divonis menjadi 28 tahun penjara oleh MA. Tidak terima dengan vonis Nomor 52 K/Pid.Sus/2013 itu karena total hukuman yang ia terima dalam kasus korupsi tersebut selama 28 tahun penjara. MA kemudian mengabulkan keberatan tersebut dengan menjadikan hukuman Gayus menjadi 26 tahun penjara untuk tiga kasus pidana korupsi.

Di luar itu, MA memvonis Gayus 3 tahun dalam kasus pemalsuan paspor yang dia gunakan bepergian selama di dalam tahanan. Dengan begitu total hukuman yang dijalani Gayus adalah 29 tahun penjara.

‎3. Abu Bakar Ba’asyir

Pada 16 Juni 2011, Ba’asyir dijatuhi hukuman penjara 15 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dia dinyatakan terlibat dalam pendanaan latihan teroris di Aceh. Selain itu Ba’asyir juga mendukung terorisme di Indonesia.

Belum lama ini ada wacana pembebasan bersyarat terhadap Baasyir. Sebelumnya, pihak keluarga memang sudah sempat mengajukan pembebasan bersyarat ini pada 2017. Pemerintah mempertimbangkannya karena alasan kemanusiaan mengingat Baasyir sudah tua.

Namun, pemerintah membatalkan rencana tersebut. Pemerintah tidak akan membebaskan Abu Bakar Baasyir selama ia tak memenuhi persyaratan yang berlaku, yakni harus menyatakan kesetiaannya kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945.

4. Buni Yani

Pada 1 Februari 2019, Kejari Demok mengekekusi Buni Yani untuk menjalankan hukuman penjara. Buni Yani dalam kasus UU ITE ini divonis 18 bulan penjara.

Adapun kasus Buni Yani ini bermula saat mengunggah pernyataan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Kepulauan Seribu. Dalam video itu Ahok menyindir surat Al Amaidah ayat 51.

Cuplikan Video Ahok yang diunggah Buni Yani menjadi viral di media sosial. Postingan itu dia beri judul ‘Penistaan Terhadap Agama’.

Atas hal tersebut, Kelompok relawan Kotak Adja (Komunitas Muda Ahok Djarot) melaporkan Buni Yani ke pihak kepolisian terkait postingan video yang menampilkan pernyataan Ahok.

Editor : Kuswandi

Reporter : Gunawan Wibisono



Close Ads