Kesaksian Eks Menseskab

Penghapusan Bukuan Utang Petani Tambak Dilatari Faktor Keamanan

17/08/2018, 09:28 WIB | Editor: Imam Solehudin
Eks Menseskab, Bambang Kesowo ketika memberikan keterangan sebagai saksi ahli di sidang lanjutan kasus BLBI, Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (16/8). Bambang mengungkapkan sejumlah keterangan penting terkait penghapusan bukuan utang petani tambak (Derry Ridwansyah/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Keputusan penghapusasn utang petani tambak utang di bank beku operasi (BBO) Bank BDNI rupanya diambil saat sidang kabinet terbatas. Persisnya pada 11 Februari 2004, yang dipimpin Presiden Megawati Soekarno Putri.

Hal tersebut sebagaimana kesaksian Mantan Sekretaris Kabinet, Bambang Kesowo. Bambang bersaksi di sidang lanjutan kasus BLBI dengan terdakwa Ketua BPPN, Syafrudin Arsyad Temenggung (SAT).

Hanya saja, menurut keterangan Bambang, sidang itu diagendakan bukan atas permintaan Komite Kebijakan Sektor Keungan (KKSK). Bukan pula dalam rangka penyelesaian kewajiban BLBI BDNI.

"Tapi atas usulan aparat keamanan sebagai antisipasi untuk menjaga tidak meluasnya gejolak sosial saat itu," kata dia di Pengadian Tipikor Jakarta, Kamis 16/8).

Dalam penjelasannya, Bambang mengatakan, pada saat itu petani tambak sedang mengalami kesulitan berat, sehingga mereka tidak mampu membayar kewajiban cicilan kredit mereka ke bank.

Di sisi lain, kewajiban itu terus membengkak karena suku bunga terus berjalan. "Inilah membuat pertani resah, dan berpotensi menimbulkan kerusuhan sosial ekonomi secara lebih luas," lanjut dia.

Atas pertimbangan itulah, kemudian aparat keamanan meminta ada sidang kabinet untuk membahas masalah kredit petani tambak ini. "Jadi rapat itu tidak ada kaitannya dengan peneyelesaian BLBI, tapi lebih pada kepentingan dan pertimbangan keamanan," kata Bambang.

Dijelaskan Bambang, penghapusan utang petani itu menjadi masing-masing Rp 100 juta per orang, berdasar perhitungan bahwa utang pokok Rp 20 juta dan utang untuk modal kerja baru Rp 80 juta per orang.

"Inilah yang diputuskan dalam rapat KKSK pada 13 Februari 2004," jelas dia.

Terkait hal ini, dalam rapat tersebut juga dibahas jalan keluar untuk mengatasi masalah utang sekitar 110.000 orang petani tambak ini. Disadari, bahwa beban petani sudah sangat berat, maka untuk itu dicarikan jalan keluar untuk mengurangi bebannya.

Caranya adalah dengan penghapusbukuan sebagian kewajiban utang petani tersebut. "Sehingga kewajibannya pada saat itu dari Rp 3,9 triliun menjadi Rp 1,1 triliun atau masing-masing menjadi Rp 100 juta per orang," pungkasnya.

(rdw/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi