JawaPos Radar

Diduga Palsukan Surat, Refly Harun Dilaporkan ke Polisi

17/08/2018, 11:46 WIB | Editor: Bintang Pradewo
Diduga Palsukan Surat, Refly Harun Dilaporkan ke Polisi
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun (Dok. JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Diduga lakukan pemalsuan surat dalam sidang gugatan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak, Papua, di Mahkamah Konstitusi (MK), Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Oleh sebab itu, Refly akan melihat kasus pelaporan tersebut.

Pieter Ell, selaku kuasa hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak, Papua, mengatakan perkara ini bermula ketika Refly Harun yang mendampingi masyarakat adat Papua mengajukan gugatan hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak nomor perkara 18/PHP.BUP-XVI/2018 dengan termohon KPU Kabupaten Puncak, ke MK.

Namun pada persidangan dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon KPU, pihak pemohon diduga memalsukan surat sebagai salah satu bukti, Kamis (2/8) lalu. Terkait hal itu, Pieter dan kawan-kawan telah melaporkan Refly yang juga merupakan Komisaris Utama PT Jasa Marga terkait dugaan pemalsuan surat ke Polda Metro Jaya dengan nomor laporan polisi LP/4318/VIII/2018/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 14 Agustus 2018 kemarin.

"Saya dan teman-teman sudah mendatangi Polda Metro untuk buat laporan polisi terkait dengan salah satu oknum pejabat negara, Komisaris Jasa Marga, inisial RH. Itu diduga memalsukan surat sebagai salah satu bukti dalam persidangan di MK, tanggal 2 Agustus, dalam sengketa Pilkada Kabupaten Puncak di Papua," ujar Pieter, di Mapolda Metro Jaya, Kamis (16/8).

Menurut dia, stempel dalam surat yang dijadikan bukti diduga tidak identik, sehingga pihak KPU menolak surat itu menjadi bukti. "Jadi surat itu diduga dipalsukan RH dan teman-teman yang dijadikan bukti. Pada saat persidangan itu, saya kuasa hukum dari termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Puncak, kita sudah klarifikasi bukti di dalam ruang sidang. Ternyata pihak KPU menolak bukti. Artinya, mereka keberatan bahwa stempel yang digunakan RH dan teman-teman dalam bukti itu tidak identik dengan stempel yang seharusnya sering digunakan KPU," ungkapnya.

Ia menyebutkan, KPU Kabupaten Puncak mengalami kerugian moril dan materil dampak dari dugaan pemalsuan surat itu. Dia menegaskan, pada surat yang diduga palsu itu, stempel yang digunakan adalah stempel Ketua KPU Kabupaten Puncak. Sementara, ketua merasa tidak pernah mengeluarkan surat itu.

"Redaksionalnya tentang surat yang dikirim ke KPU dan diterima atas nama ketua dengan membuat stempel ketua. Padahal stempel ketua hanya digunakan untuk keputusan-keputusan penting. Kalau cuma administrasi tanda terima surat, masa menggunakan stempel ketua," jelasnya.

Ia mengungkapkan, MK pun telah mengeluarkan putusan untuk menggugurkan permohonan gugatan tersebut. "Iya gugur, berarti kan sudah dibuktikan bahwa surat itu palsu. Buktinya kita menang, makanya saya lapor pidana. Sudah ada putusan, bahwa mereka kalah. Makanya saya lapor pidana," terangnya.

Dihubungi terpisah Refly Harun menuturkan akan mempelajari pengaduan itu, dan akan membuat laporan balik apabila ada unsur mencemarkan nama baik. "Saya akan mempelajari sungguh-sungguh pengaduan tersebut. Kalau mereka sengaja mencemarkan nama baik saya dengan motif apa pun, saya akan tuntut balik mereka," singkat dia.

(jpg/bin/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up