alexametrics

Yenti: Pemangku Kebijakan Kurang Responsif Soal Kejahatan Ekonomi

17 Mei 2021, 20:44:59 WIB

JawaPos.com – Pakar hukum Yenti Garnasih mengatakan, pelelangan sejumlah barang bukti terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri dasar hukumnya kurang memadai.

Menurutnya, terlalu minim jika dalam melakukan lelang Kejaksaan Agung hanya berpegangan pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sementara korupsi sudah di luar KUHAP.

“Mestinya sudah punya perangkat sendiri, KUHAP itu kan untuk mencuri biasa, pidana biasa,” ujarnya dalam keterangannya, Senin (17/5).

Mantan Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK tersebut menuturkan, pelelangan ini membutuhkan kehadiran UU Perampasan Aset sebagai payung hukum. Ia menyebut, aset yang masih berstatus utang dan tak terkait kasus korupsi seharusnya tidak dipermasalahkan kejaksaan.

“Sepanjang harta tersebut dapat dibuktikan kepemilikannya yang bukan hasil korupsi, utang pun oke. Tapi kalau terbukti hasil korupsi tetap jadi masalah,” tuturnya.

Ia juga menilai, selama ini pemangku kebijakan kurang responsif dengan kejahatan ekonomi yang kerap menjerat tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Hal senada juga dikatakan oleh dosen Ilmu Hukum Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr Lucianus Budi Kagramanto mengatakan, jika benar ada aset sitaan masih berstatus utang piutang maupun yang tak terkait kasus tindak pidana korupsi maka kejaksaan diduga melakukan kesalahan.

Baca Juga: Joe Biden Tegaskan Dukungan ke Israel, Muslim AS Boikot Gedung Putih

Ia menilai kejaksaan terlalu memaksakan diri jika sudah tahu ada aset yang tak terkait kasus Asabri namun dipaksakan penyitaannya hanya untuk mengejar agar sesuai dengan besaran kerugian negara.

“Kalau dipaksa berarti perkara yang mestinya ditangani di pengadilan negeri salah alamat jika ditangani oleh pengadilan tipikor,” ujarnya.

Sebagai informasi, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Ali Mukartono mengatakan berdasarkan Pasal 45 KUHP aset sitaan boleh dilelang sebelum ada putusan dari pengadilan. Alasan lelang karena biaya penyimpanan terlalu tinggi.

Direktur Penyidikan JAM Pidsus Kejagung Febrie Ardiansyah mengatakan proses pelelangan akan melibatkan Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung. Ia mengatakan PPA sudah koordinasi ke Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) untuk menilai asetnya, dan nanti yang melelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Editor : Dimas Ryandi

Reporter : Romys Binekasri

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads