JawaPos Radar

Penetapan Tersangka Kasus Century Tunggu Hasil Kajian Penyidik dan JPU

17/04/2018, 15:09 WIB | Editor: Kuswandi
Agus Raharjo
Ketua KPK Agus Raharjo usai menghadiri acara di kantor PPATK, Selasa (17/4) (Intan Piliang/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Beberapa waktu lalu, hakim tunggal PN Jakarta Selatan memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melanjutkan kembali proses penyidikan kasus korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dalam amar putusannya, hakim tunggal Effendi Mukhtar juga memerintahkan agar lembaga antirasuah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka, salah satunya mantan Gubernur BI Boediono.

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih mengkaji dan mendalami putusan yang dikeluarkan hakim tunggal Effendi Mukhtar.

"KPK sedang mengkaji itu. Kita menugaskan penyidik dan jaksa untuk mendalami itu," ungkapnya pada awak media, di kantor PPATK, Selasa (17/4).

Oleh karena itu, KPK belum menentukan sikap untuk menindaklanjuuti putusan praperadilan yang dinilai banyak kalangan hukum tak lazim.

"Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat (minggu ini), kita akan mendapat masukan," tuturnya.

Selain meminta masukan terhadap penyidik dan penuntut umumnya, Agus juga mengaku akan mendengarkan masukan dari para ahli mengenai putusan perkara praperadilan dari PN Jaksel.

"Kita juga mendengarkan masukan ahli-ahli dari luar mengenai putusan praper PN Jaksel," ujarnya.

Selanjutnya, jika memiliki bukti permulaann yang cukup, maka pihaknya akan menetapkan tersangka terhadap pihak-pihak yang disebut dalam putusan praperadilan yang dilayangkan Masyrakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) tersebut.

"KPK kan kalau cukup alat buktinya kan selalu di follow up," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Achmad Guntur membeberkan perihal adanya permintaan dari Hakim praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam putusan praperadilan yang dilayangkan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), hakim meminta supaya lembaga antirasuah segera melakukan penyidikan lanjutan atas kasus korupsi Bank Century.

Hakim memerintahkan agar KPK segera menetapkan tersangka baru, terhadap para pihak yang diduga terlibat dalam sengkarut rasuah bailout Bank Century. Di antaranya Gubernur Bank Indonesia kala itu, Boediono.

"Dalam surat putusan tersebut adanya perintah termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede, dkk (sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya) atau melimpahkannnya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat," terang Hakim Effendi dalam amar putusannya, seperti yang diterangkan Humas PN Jaksel Achmad Guntur, Selasa (10/4).

Dalam kasus ini, sebelumnya Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menghukum Budi Mulya 10 tahun penjara, denda Rp 500 juta subsider 5 bulan kurungan. Tak terima dengan putusan ini, Budi mengajukan upaya hukum hingga tingkat kasasi.

Namun nahas, majelis hakim mengandaskan upaya hukumnya. Budi malah diperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara oleh hakim Mahkamah Agung (MA). Hakim menilai Budi dinilai terbukti merugikan keuangan negara sebesar Rp 689,894 miliar terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan sebesar Rp 6,762 triliun dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

(ipp/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up