JawaPos Radar

Kasus Travel Umrah Penipu, Diduga Ada Malaadministrasi di Kemenag

17/04/2018, 15:57 WIB | Editor: Ilham Safutra
travel umrah penipu, abu tours, kemenag, first trave, jamaah umrah
Kantor Abu Tours di Kaltim yang sudah tutup sejak terjadi jamaah yang gagal berangakat ke tanah suci (Restu/Kaltim Pos/Jawa Pos Group)
Share this

JawaPos.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan empat malaadministrasi yang dilakukan Kementerian Agama (Kemenag). Maladministrasi itu dalam pemberian izin terhadap pelaku bisnis perjalanan umrah, seperti yang dialami PT Amanah Bersama Umat Tours (Abu Tours).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan ada empat malaadministrasi yang dilakukan Kemenag dalam pengawasan penyelenggaraan layanan ibadah umrah," kata anggota ORI, Ahmad Suaedy dalam konferensi pers di Kantor ORI, Jakarta, Selasa (17/4).

Pertama, Kemenag tidak kompeten. Ketidakkompetenan itu terlihat tidak efektifnya pengawasan yang dilakukan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Hal itu membuat banyak jamaah umrah gagal berangkat dan tidak dapat memperoleh penggantian biaya dari PPIU.

travel umrah penipu, abu tours, kemenag, first trave, jamaah umrah
Penggeledahan di kantor First Travel pada 2017 karena menipu puluhan ribu jamaah umrah dengan total nilai kerugian mencapai hampir Rp 1 triliun (Miftahulhayat/Jawa Pos)

Kedua, kementerian yang dipimpin Lukman Hakim Saifuddin itu melakukan pengabaian kewajiban hukum. Keabaian itu membuat pemberian sanksi terhadap PPIU bermasalah tidak dapat ditindak dengan cepat. Padahal Abu Tours gagal memberangkatkan jamaah, melakukan penipuan, dan penggelapan dana jamaah.

"Selain itu yang ketiga, terjadi pula praktik malaadministrasi berupa penyimpangan prosedur dengan membiarkan transaksi antar calon jamaah dengan PPIU tanpa kontrak tertulis yang dapat merugikan calon jamaah," paparnya.

Dia menambahkan, bentuk maladministrasi terakhir yang dilakukan Kemenag adalah penyalahgunaan wewenang. Misalnya, dengan memberikan kesempatan kepada Abu Tours untuk memberangkatkan calon jamaah secara ilegal setelah izinnya dicabut dengan penambahan biaya bagi calon jamaah umrah.

Menurut Suaedy, rangkaian pemeriksaan yang Ombudsman lakukan berdasarkan banyaknya korban calon jamaah gagal berangkat umrah dan laporan masyarakat korban PT Abu Tours serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Sebelumnya, pada 2017 Ombudsman telah mengeluarkan saran kepada Kemenag terkait kasus penipuan dan gagal berangkat calon jamaah umrah sebanyak 56 ribu jamaah dengan dana yang hilang sekitar Rp 830 miliar.

Meskipun Kemenag telah menindaklanjuti sebagian saran Ombudsman dengan keluarnya PMA Nomor 8 Tahun 2018. Namun, penipuan dan kasus gagal berangkat ternyata terulang kembali di PT Abu Tours.

Jumlah korban yang telantar cukup besar yakni sebanyak 86 ribu jamaah. Kasus itu belum termasuk dengan penggelapan dana sebesar Rp 1,8 triliun.

"Hal tersebut juga terjadi di PPIU lainnya. Misalnya di PT Sulusi Balad Lumampah jumlah korban mencapai 12.645 jamaah dan di PT Hanien Tour sejumlah 58.862 jamaah," pungkasnya.

(put/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up