alexametrics

Orang Dekat Eks Ketua MK Akil Mochtar Dituntut 8 Tahun Penjara

17 Februari 2020, 23:44:52 WIB

JawaPos.com – Orang dekat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, Muchtar Effendi, dituntut delapan tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jaksa meyakini, Muchtar dinilai terbukti terlibat dalam kasus dugaan suap dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Supaya majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan terdakwa Muchtar Effendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama,” kata Jaksa Iskandar membacakan surat tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (17/2) malam.

Selain itu, Muchtar juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 450 juta. Bila tidak membayar, hukuman tersebut akan diganti dengan empat bulan kurungan penjara.

Jaksa menilai, terdakwa melakukan praktik suap bersama-sama Akil Muchtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp 16,42 miliar dan USD 316.700 dari mantan Wali Kota Palembang, Romi Herton. Suap itu terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kota Palembang, Sumatera Selatan.

Selain itu, Muchtar juga dinilai terbukti menerima uang senilai Rp 10 miliar dan USD 500 ribu dari mantan Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri. Penerimaan suap itu terkait permohonan keberatan atas hasil Pilkada Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan.

JPU KPK juga meyakini Muchtar menjadi perantara pemberian uang dari Romi dan Budi kepada Akil. Uang itu diduga untuk memengaruhi putusan perkara permohonan keberatan atas hasil Pilkada yang diadili Akil sebagai hakim konstitusi.

Dalam pertimbangan Jaksa, untuk hal yang memberatkan terdakwa dinilai tidak mendukung tidak upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya melakukan upaya pemberantasan korupsi. Bahkan, Muchtar juga disebut tidak menyesali perbuatannya.

“Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit, perbuatan terdakwa bersama-sama Akil Mochtar merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan khusus, Mahkamah Konstitusi dan terdakwa pernah di hukum,” ucap Jaksa Iskandar.

Sementara itu, untuk hal yang meringankan, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni istri dan anak.

Muchtar dituntut melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-1.

Selain itu, Muchtar juga dinilai melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang contoh Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP contoh Pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke-2.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Muhammad Ridwan



Close Ads