alexametrics

Komnas HAM Tolak Herry Wirawan Dihukum Mati, DPR: Hormati Konstitusi!

17 Januari 2022, 12:01:07 WIB

JawaPos.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menentang tuntutan hukuman mati dan kebiri terhadap Herry Wirawan, terdakwa pemerkosa 13 santri di Bandung, Jawa Barat. Mengomentari sikap Komnas HAM, Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid melayangkan kritikan.

HNW, sapaannya, mengingatkan agar Komnas HAM menghormati dan melaksanakan prinsip konstitusi bahwa Indonesia adalah Negara Hukum sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

“Ini bukti keseriusan dan komitmen untuk memberantas kekerasan dan kejahatan seksual, apalagi ketika anak-anak yang menjadi korbannya. Sanksi hukuman mati itu diakui dalam sistem hukum di Indonesia, melalui UU Perlindungan Anak, yang malah dikuatkan Presiden Jokowi dengan Perppu yang menjadi UU Nomor 17/2016 tentang Perubahan Kedua UU Perlindungan Anak,” ujar HNW kepada wartawan, Senin (17/1).

“Apalagi berdasarkan prinsip hukum dan HAM di Indonesia, ada Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemberlakuan hak asasi manusia di Indonesia harus tunduk pada pembatasan yang dibuat oleh undang-undang, seperti UU Perlindungan Anak di atas,” tambahnya.

HNW menambahkan bahwa meski UUD 1945 memberikan jaminan terhadap hak hidup sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 28I, tetapi pelaksanaan hak hidup itu dibatasi oleh Pasal 28J ayat (2) tersebut.

“Artinya, sanksi hukuman mati itu tetap sah diberlakukan selama diatur melalui undang-undang yang berlaku di Indonesia,” katanya.

Ia melanjutkan, seharusnya norma hukum yang dijadikan acuan oleh Komnas HAM adalah hukum yang berlaku di Indonesia, karena kasusnya terjadi di Bandung, Indonesia. Maka, mestinya Komnas HAM juga mendukung pemberlakuan hukum yang berlaku di Indonesia tersebut, bukan malah merujuk norma hukum berlaku di negara lain, seperti Inggris dalam kasus Reinhard Sinaga yang hanya dipenjara seumur hidup dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Semoga dengan demikian anak-anak, para korban kejahatan atau kekerasan seksual dapat merasakan hadirnya hukum yang adil yang melindung mereka, dan semoga dengan hakim mengabulkan tuntutan hukuman mati itu juga bisa hadirkan efek jera juga. Agar Indonesia lekas selamat dari kedaruratan kejahatan dan kekerasan seksual,” tuturnya.

Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa UU Perlindungan Anak telah dengan jelas mencantumkan beberapa ketentuan hukuman mati terhadap kejahatan serius terhadap anak. Ia juga mendukung tuntutan hukuman mati dan kebiri terhadap Herry Wirawan.

“Memang ada pihak yang berdalih tidak ada korelasi antara hukuman mati dan efek jera, dengan argumen bahwa kejahatan toh masih ada. Ini logika yang sesat dan tak sesuai dengan prinsip negara hukum seperti yang berlaku di Indonesia. Kalau cara berpikirnya seperti itu, maka semua sanksi pidana yang ringan sekalipun akan bisa dianggap tidak diperlukan, karena dianggap tidak memiliki efek jera, karena masih terjadinya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat,” imbuhnya.

Sebelumnya, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan pihaknya menolak dengan tuntutan hukuman mati terhadap Herry Wirawan tersebut. Hal ini karena bertentangan dengan prinsip HAM.

“Komnas HAM tidak setuju penerapan hukuman mati karena bertentangan dengan prinsip HAM. Hak hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun (non derogable rights),” ujar Beka.

Beka menuturkan, seharusnya jaksa penuntut umum bisa memberikan tuntutan hukuman seumur hidup terhadap Herry Wirawan, ketimbang tuntutan hukuman mati. Selain itu, Beka juga menegaskan Komnas HAM tidak setuju terhadap tuntutan hukuman kebiri terhadap Herry Wirawan. Hal ini karena terlalu kejam dan tidak sejalan dengan prinsip HAM.

Editor : Banu Adikara

Reporter : Gunawan Wibisono

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads